Pilkada dalam Pandangan Islam

[Opini di Riau Pos, Edisi 10/10/2014]

Belum selesai aliran bola panas yang digulirkan oleh Koalisi Merah Putih (KMP), yang berhasil memenang voting untuk mengesahkan UU No 22 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara tidak tidak lansung oleh DPRD (pasal 205), yang disahkan oleh  DPR, serta aksi WO (Walk Out) yang dilakukan oleh Partai Demokrat pada waktu itu, tidak lama berselang presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang waktu itu galau segera mengambil keputusan untuk menerbitkan Perppu Pilkada, yaitu Perppu No 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota secara lansung oleh rakyat. Dengan begitu, Perppu ini mencabut dan menyatakan tidak berlakunya UU no 22 Tahun 2014 yang sudah disahkan oleh DPR.

#Pilkada dalam Pandangan Islam

Secara hukum, yang dilakukan oleh presiden SBY ini sah secara hukum, karena dalam pasal 22 Ayat 1 UUD 1945 dinyatakan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah penggati undang-undang. Semakin kesini, permasalahan ini semakin menarik dan semakin membuat banyak komentar berseliweran. Di balik semua itu, saya juga terpancing untuk melihat masalah ini dalam pandangan Islam, yaitu bagaimana cara Islam memilih kepemimpinannya. Bagaimana pun, masyarakat Indonesia ini mayoritasnya muslim. Tentu, mengetahui tatacaranya dalam sejaran Islam, memberikan mereka pertimbangan dalam gaya berpikir.

Islamic View


Dalam sejarah Islam, ada beberapa cara yang pernah ditunjukkan oleh para khalifah rasyidin, yang dimana umat Islam memang disuruh untuk berpegang dengan apa yang mereka lakukan. DR. Raghib as-Sirjany menjelaskan masalah ini dengan sangat menarik.

Pertama, pemilihan lansung oleh rakyat. metode pertama diperlihatkan dalam sejarah Islam ketika pemilihan Abu Bakar Shiddiq radhiyallahu anhu pasca meninggalnya Rasulullah Saw. Pada waktu itu, kaum Anshar berkumpulkan di Tsaqifah Bani Saidah untuk memilih pemimpin kaum muslimin, yang pada waktu itu juga dihadiri oleh tiga orang dari kaum muhajirin, yaitu Abu Bakar, Umar bin al-Khattab, dan Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Sebagaimana diketahui pada waktu itu berada di Madinah, yang merupakan kotanya orang Anshar. Namun, yang terpilih sebagai pemimpin adalah dari kalangan Muhajirin, yang juga berasal dari kaum Quraisy, dari kabilah kecil (wong cilik) yang bisa dibilang lemah, yaitu Bani Taim. Abu Bakar terpilih secara aklamasi oleh rakyat Madinah dan dukungan kaum muhajirin karena keshalihannya dan keutamaannya dibandingkan dengan siapapun yang hidup pada waktu itu.

Kedua, rakyat sepakat untuk calon yang diajukan pemimpin sebelumnya. Ini bisa dilihat dalam kasus pengangkatan Umar bin al-Khattab sebagai khalifah. Ini bukanlah bentuk pemaksaan yang dilakukan oleh Abu Bakar. Namun, ia menawarkan kepada rakyatnya untuk mengangkat Umar bin al-Khattab sebagai pemimpin setelahnya, dan mereka setuju secara aklamasi. Apa yang dilakukan Abu Bakar ini bukanlah sesuatu yang ganjil bagi para sahabat lainnya, sebab sebelumnya ia sudah meminta pendapat mereka.

Ketiga, para kandidat bersaing secara syar'i
Metode ini diterapkan oleh Umar bin al-Khattab untuk pemilihan pemimpin setelahnya, dimana ia memilih enam orang dari kalangan sahabat senior, yaitu para sahabat yang sudah disepakati oleh kaum muslimin yang berada di Madinah dan sekitarnya tentang kedudukan dan keutamaan mereka, serta kelayakan mereka untuk menjadi Imam kaum muslimin. Mereka ada tujuh orang, dan mereka adalah orang-orang yang sudah dijamin mendapatkan surga (al-Mubassyarun bi al-Jannah). Artinya, mereka sendiri juga sudah diridhai oleh Rasulullah SAW. Ada tujuh orang yang dicalonkan: Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Saad bin Abi Waqqash, az-Zubair bin al-Awwam, Thalhah bin Ubaidillah, dan yang terakhir adalah Said bin Zaid bin Amru bin Ufail. Namun, yang terakhir ini tidak begitu didukung Umar bin al-Khattab sebab masih kerabatnya, dan ia tidak menginginkan hal itu terjadi.

Kemudian dibentuklah ahli asy-syura dan diberikan tenggang waktu tertentu. Di dalam masa itu, mereka berhasil mengangkat pemimpin baru dengan cara-cara yang syar'i, yang akhiri dengan kesepakatan untuk mengangkat UTsman bin Affan sebagai pemimpin berikutnya.

Keempat, pemimpin yang tepat di masa penuh gejolak. Yah, inilah yang terjadi pada saat pengangkatan Ali bin Abi THalib, dengan terbunuhnya Utsman bin Affan. Memilih pemimpin yang tepat, saat banyak gejolak di tengah rakyat. Harus ada yang maju menyelesaikan masalah ini, karena itulah kaum muslimin bersegera membaiat Ali bin Abi Thalib. Hakikatnya, semua setuju membaiatnya, baik dari kalangan muhajirin dan anshar. Walaupun ada beberapa person yang ingin menundanya dengan alasan penyelesaian masalah fitnah yang menimpa Utsman bin Affan.

Itulah beberapa metode yang diterapkan oleh para khalifah rasyidin, yang tentunya dijadikan rujukan dalam syariat Islam. Berkaitan dengan system Pilkada yang akan diterapkan di Indonesia, silahkan dibandingkan dengan keempat metode di atas. Pilihlah yang sesuai dengan keadaan, yang tetap menimbang maslahah (kebaikan) dan mafsadah (keburukan)nya. Inti pemerintahan itu adalah siyasah ad-dunya (mengantur dunia) agar rakyat dapat menjalankan kehidupannya dengan baik, tentram, dan aman. []