Hilangnya “Rasa” Beradat Beragama

No Comments
(Dimuat di Opini Harian Haluan, Edisi 28 November 2014)
***

Ketika melihat tulisan feature di Harian Haluan edisi Rabu (26/11), yang menceritakan tentang Pondok Baremoh Pasir Jambak, rasa sedih dan marah bercampur-aduk dalam jiwa. Dengan mengeluarkan uang sebesar Rp. 20.000-25.000, pasangan muda-mudi tidak halal yang sedang dimabuk asmara ini bisa mendapatkan privasi luar biasa plus minuman botol untuk menghilangkan dahaga. Dan lebih dari itu, ada maksiat besar di baliknya.

Melihat kenyataan ini, bergelayutlah satu pertanyaan besar; bagaimana mungkin sebuah negeri yang terkenal sebagai sarangnya para ulama dan para intelektual, yang terkenal dengan jargonnya adat bersandi syarak dan syarak bersandi kitabullah, ada ranahnya menjadi lahan kemaksiatan.

Hilangnya “Rasa” Beradat Beragama

Perlu diingat, pengelolanya adalah orang Minang, dan orang-orang yang memanfaatkan tempat itu juga orang Minang + sedikit orang luar. Tempat yang pada awalnya adalah tempat wisata untuk menghilangkan lelah dan refreshing, berubah menjadi lahan maksiat. Ini tidak lepas dari segelintir pihak yang ingin mendapatkan uang banyak, yang dalam kepalanya ada pikiran “kapitalis”, yaitu ingin mendapatkan untung sebanyak-banyak tanpa melihat caranya. Akhirnya, “syahwat cinta” manusia pun menjadi komoditi untuk dimanfaatkan.

Dan untuk sekarang ini, mau tidak mau, harus dilakukan tindakan cepat oleh pemerintahan kota (pemkot) Padang sebelum masyarakat yang jengah dengan perbuatan maksiat ini mengambil tindakannya sendiri. Dan logika yang digunakan oleh masyarakat ketika marah adalah logika kekerasan.

Untuk ke depannya, permasalahan ini harus dipikirkan baik-baik oleh tiga unsur utama dalam masyarakat, yaitu ulama, umara (pemimpin), dan para pemimpin adat. Dalam bahasa Minang, dikenal dengan istilah tiga tungku sajarangan. Jangan sampai masalah ini hanya mendapatkan solusi instan saja. Sekarang dilarang, kemudian beberapa bulan berikutnya diulang lagi.

Harus ada tindakan tegas, dan harus ada aturan jelas yang diterapkan kepada para pedagang yang berjualan di pinggir pantai. Dan lebih dari itu, harus ada pengawasan ketat terhadap aturan-aturan yang sudah ditetapkan, sehingga aturan itu tidak bersifat reaktif saja. Tugas pemerintah adalah memberikan kenyamanan kepada masyarakat dan membabat habis segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma kebaikan, dan “usaha” maksiat ini sudah bisa dipastikan menganggu kenyamanan itu. 

***

Lemahnya Benteng Adat, Lemahnya Benteng Agama


Tidak usah kita menyalahkan pihak lain. Tidak usah salahkan media yang menyajikan berbagai berita, film, dan sinetron. Kita terlalu sering larut dalam logika “Kambing Hitam”. Salahkan saja diri sendiri. Kitalah yang tidak siap menghadapi masuknya budaya asing di tengah derasnya arus media. Pertahanan kita terlalu lemah. Dalam diri kita, sudah bersarang penyakit yang dalam bahasa Malik ben Nabi, salah seorang pemikiran Aljazair disebutkan dengan Qabiliyyah li al-Istikmar (siap untuk dijajah/dipengaruhi).

Apa benteng yang dimiliki anak negeri saat ini. Jikalau berbicara adat, lihatlah perangai ninik mamak yang sudah jauh dari nilai-nilai teladan, yang seringkali menjadi acuan para kemenakannya. Jangankan berbicara adat di wilayah perkotaan, untuk wilayah pedesaan saja adat itu sudah luntur. Kalau pun ada, adat itu tinggal dalam kata-kata dan pakaian adat saja. Padahal, semua itu adalah kulit luar. Setiap kali ada acara, maka ketika itulah “adat” tadi digunakan.

Padahal, inti adat itu adalah nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, berupa nilai menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, menghormati sesama, menjalankan norma-norma baik dalam masyarakat, dan lebih dari itu adalah menjaga nilai-nilai agama dalam kehidupan.

Kemudian, jikalau kita berbicara tentang agama, maka apa yang akan dijadikan tameng jikalau surau-surau itu sudah tidak ada orangnya, tidak ada jamaahnya. Berapa banyak surau dan mesjid di Minang ini, yang tidak ada suara kumandang azannya. Bahkan di beberapa negeri, ada yang tidak mampu menjadi khatib sehingga tidak ada shalat jumat. Kemudian ada juga yang tidak mampu menyelenggarakan jenazah, tidak ada yang mampu memandikannya dan mengafankannya.

Jikalau berbicara pemerintah, maka apa yang sudah ada ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak menjalankan tugasnya sebagaimana harusnya. Bagaimana bisa maksiat itu menjadi rahasia umum di tengah masyarakat. Dimana fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan. Jangan sampai ada masyarakat yang berprasangka kepada aparat bahwa perbuatan ini ada kong-kalikongnya.

Banyak sisi kehidupan dari Minangkabau ini yang perlu mendapatkan sentuhan revolusi mental. Nilai-nilai dalam agama dan dalam adat harus di-ejawantahkan kembali dalam diri setiap anak negeri. Ini bukan berarti, kita kembali ke masa lalu atau menghabiskan waktu dengan nostalgia mimpi-mimpi indah.

Bukan itu yang dituju. Intinya, ada akibat tidak lepas dari sebab. Dan adanya perbuatan maksiat ini tidak lepas dari lemahnya benteng ke-Minangkabauan kita. Dan itulah benteng agama dan benteng adat, yang bagaikan dua sisi mata uang. Tidak bisa dipisahkan. Selamanya. []
Next PostNewer Post Previous PostOlder Post Home

0 komentar:

Post a Comment