Negara dan Penodaan Agama

[Dimuat di Opini Harian Republika, Edisi 27/11/2014]

Wacana untuk mencabut Undang-Undang No.1/PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, yang katanya atas permintaan (desakan) dari organisasi internasional asal Inggris yang bergerak di bidang Hak Asasi Manusia (HAM), Amnesty Internasional (AI) kepada presiden Joko Widodo adalah sesuatu yang membahayakan dan bisa mengundang reaksi keras dari publik. Pemerintah yang usianya baru beberapa bulan ini, jangan terlalu tergesa-gesa mengambil langkah controversial.

Sudah banyak organisasi keislaman dan personal yang menyatakan penolakannya, seperti Muhammadiyah, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ikatan Dai Indonesia (IKADI), dan Front Pembela Islam (FPI). Jikalau sampai terjadi, tentu akan memancing lagi munculnya gelombang besar penolakan, sebagaimana banyaknya yang menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Dan ini, tentu saja, akan memperlemah jalannya pemerintahan di tengah tumpukan masalah bangsa, yang kepentingannya jauh lebih besar.

#Negara dan Penodaan Agama

Sebagai Negara yang berketuhanan, sebagaimana terdapat dalam sila pertama pancasila: Ketuhanan yang Maha Esa, maka hak-hak beragama seorang warga Negara harus dilindungi dengan sebaik-baiknya. Termasuk dalam hal ini, melindungi agamanya dari penodaan dan penistaan yang bisa saja dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. 

Salah satu ancaman yang mengintai jikalau sampai undang-undang ini dicabut adalah ancaman keamanan. Sebab, agama itu termasuk hal yang asasi dalam kehidupan seorang anak manusia. Bahkan, kedudukannya lebih tinggi dari harga diri, jiwa, harta, dan keturunan. Untuk mengujinya, gampang saja. Cobalah hina agama itu dihadapan orang muslim, walaupun ia masih lalai menjalankan agamanya, maka pasti ia akan marah besar, yang kemarahannya itu jauh lebih besar daripada jikalau yang dihina itu adalah keturunannya atau dirinya sendiri. Kemudian coba juga melihat sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Jikalau bukan karena semangat agama, maka bangsa tidak akan pernah mencapai kemerdekaannya. Agama itulah yang mendorong anak-anak bangsa mau berkorban di jalan kemerdekaan dan bela Negara (yang merupakan perintah agama).

Dan tabiat manusia itu, kata Ibn Khaldun, suka untuk berbeda dan berkhusumat, sehingga dibutuhkanlah Negara untuk menengahinya. Dan celah untuk berkhusumat itu harus ditutupi sekuat-kuatnya agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dan salah satu tutup kuatnya itu adalah undang-undang penistaan dan penodaan agama ini. Artinya, jikalau Negara sudah berlepas diri dan mencabut aturannya, maka apakah yang akan terjadi?!

Jikalau alasan pencabutan ini adalah untuk melindungi penganut minoritas, maka tindakan tersebut juga akan mencederai kelompok mayoritas. Toleransi yang diberikan oleh pihak mayoritas sudah terlalu banyak untuk disebutkan, makanya pihak minoritas juga harus berusaha memahami dan harus lebih mengedepankan toleransi lagi. Jikalau Negara berusaha untuk membuat puas semua pihak, tentu ini adalah harapan yang terlalu jauh dan terlalu sulit untuk diwujudkan. Adanya undang-undang ini sudah cukup menjadi jalan tengah di antara kelompok mayoritas dan minoritas, sebagai sebuah bentuk kesepahaman dan menjaga kepentingan bersama.  Dan tugas Negara adalah berbuat adil, bukan berbuat sama. Dalam artian, menempatkan sesuatu pada tempat yang tepat dan dengan porsi yang sesuai.

Dan saya rasa, pemerintah tidak usah menambah lagi masalah yang menciderai rakyat. Naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) baru-baru ini sudah cukup membuat rakyat menderita, yang menyebabkan jumlah rakyat miskin bertambah, maka jangan lagi melukai perasaan mereka dengan sesuatu yang berkaitan dengan agamanya. Banyak urusan lebih penting yang harus diselesaikan segera, yang membutuhkan sentuhan tangan pemerintah dan para pejabatannya, sebab berkaitan dengan hajat hidup rakyatnya.
“Keberadaan negara itu adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk mendapatkan makanan, pakaian, tempat tinggal, menjaga jiwa. Dan semua inilah yang mendorong adanya sistem dalam masyarakat insan,” kata Ibn Khaldun

Kewajiban Negara Melindungi Agama


Dalam konteks keislamanan, ada lima hal dasar yang harus dilindungi dari seorang anak manusia, yaitu agamanya (al-Din), hartanya (al-Maal), jiwanya (an-Nafs), keturunannya (an-Nasl), dan akalnya (al-Aql). Dan kelima hal ini, lebih dikenal dengan Maqashid al-Syariah, yaitu tujuan-tujuan pensyaritan. Di antara yang lima hal ini, yang berada di posisi paling atas adalah hak beragama.

Al-Ghazali dalam al-Mushtasfa menjelaskan, "Tujuan syariat terhadap makhuknya ada lima, yaitu menjaga agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, keturunan mereka, dan agama mereka."

Imam al-Mawardy dalam kitabnya al-Ahkam al-Sulthaniyyah menjelaskan bahwa tugas pemerintah itu adalah hirasah al-din wa siyasah al-dunya (menjaga agama dan mengatur urusan dunia). Dan tugas yang sama juga disampaikan oleh Abu Ya’la al-Farra dalam kitabnya yang judulnya sama dengan kitab Imam al-Mawardi.

Artinya, Negara bertanggungjawab menjaga agama dengan sebaik-baiknya dari segala hal yang akan menodainya dan merusak eksistensinya. Tidak ada alasan bagi Negara untuk menyingkirkan agama dalam daftar kewajiban yang harus dijalankannya. Sebab, Negara ini adalah Negara yang berketuhanan. Agama adalah bagian penting dalam kehidupan insani yang harus dijaga dan dilindungi. []