Menista Fatwa MUI

[Dimuat di Opini Harian Republika, 17/12/2016]

Haram hukumnya bagi seorang Muslim menggunakan atribut keagamaan non-Muslim. Begitulah kandungan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nomor 56 Tahun 2016 mengenai "Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim." Kemudian, MUI juga menfatwakan bahwa mengajak dan/atau memerintahkan penggunaan atribut keagamaan non-Muslim juga haram.

Setiap kali bulan Desember, dari sekian banyak masalah umat Islam, ada satu masalah yang rutin menghampiri para pekerja Muslim di beberapa tempat, yaitu kewajiban untuk memakai atribut natal. Tentunya, ini berkaitan erat dengan marketing dan momen perayaan hari rayanya para pemeluk Kristen, yang biasanya dirayakan pada 25 Desember.


Dengan keluarnya fatwa ini, yang sebenarnya sudah lama ditunggu-tunggu dan diharapkan kehadirannya, umat Islam bisa menjadikannya sebagai sandaran, menjadikannya sebagai tempat berpijak, jika ada perusahaan dan sejenisnya yang memaksa pegawainya untuk menggunakan atribut-atribut yang tidak sesuai dengan agama yang dianut pegawainya. Dan ini juga harus menjadi pertimbangan bagi perusahaan, bagi pengusaha, ketika mengambil keputusan berkaitan dengan atribut-atribut yang disebutkan di atas. Jangan sampai lagi ada kasus, ketika seorang Muslim atau Muslimah dipaksa menggunakan sesuatu yang sebenarnya dilarang dalam agamanya.

Bagi penulis sendiri, masalah atribut itu bukan sekadar masalah pakaian. Ia tidak bisa disamakan dengan baju koko yang dipakai oleh kaum Muslimin ketika menunaikan shalat. Sebab, baju koko itu sendiri bukanlah syiar Islam. Ia hanyalah budaya kaum Muslimin Malayu, yang pada dasarnya baju itu tentu berasal dari wilayah Tiongkok (bisa dilihat dari desainnya).

Kalau dibandingkan baju Santa, misalnya, tentu beda sekali. Bagi kaum Kristiani, baju Santa itu adalah syiar keagamaan mereka. Dan memaksa pekerja Muslim untuk memakainya, tentu merupakan melanggar hak asasi manusia (HAM), yaitu hak untuk beragama sesuai dengan kepercayaan masing-masing tanpa mendapatkan intimidasi dan intervensi dari pihak lainnya.

Memaksa yang lainnya memakai atribut kepercayaan agama lainnya, apalagi yang bertentangan dengan akidah dan keyakinan agamanya, maka itu sama saja dengan melanggar hak asasi manusia (HAM), dan lebih dari itu juga melanggar hak kebebasan beragama yang sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, tepatnya Pasal ke-28: (I) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (II) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (III) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Kebebasan beragama adalah masalah asasi dalam kehidupan manusia. Sebab, manusia sendiri itu diciptakan pada dasarnya adalah untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah SWT. Dan ia adalah pangkal segala bentuk HAM yang ada di dunia ini.

 Adil dalam Bertoleransi


Jika berbicara tentang toleransi, tentu itu adalah sesuatu yang diakui keberadaannya dalam Islam. Ia bukan sesuatu yang ilegal. Namun, perlu diketahui duduk-tegaknya agar tidak kebablasan. Ada yang bisa ditoleransi, dan ada yang tidak boleh dipermainkan.

Dr Muhammad Wahbah al-Zuhaily menjelaskan, ada beberapa landasan yang harus diperhatikan dalam toleransi antaragama.
Pertama, kebebasan berkeyakinan. Dalam artian, seseorang yang baligh dan berakal tidak boleh dipaksa masuk Islam, sebab ini adalah masalah hidayah yang merupakan hak prerogatif Allah SWT. Kalau Dia ingin memberikan hidayah-Nya kepada seseorang, orang itu akan mendapatkan hidayah. Jika tidak, sampai kapan pun orang itu tidak akan mendapatkannya.

Sebagaimana seorang Muslim tidak boleh memaksa yang lainnya untuk masuk ke dalam agamanya, termasuk menjalankan ritual agamanya, maka agama lain pun tidak boleh memaksakan kaum Muslimin menjalankan sesuatu yang bertentangan dengan akidahnya, yang dalam hal ini mencakup keharusan memakai atribut keagamaan non-Muslim.

Kedua, memuliakan tempat ibadah. Tidak ada satu pihak pun yang boleh intervensi dalam metode atau cara beribadah yang ada dalam agama masing-masing. Islam punya cara ibadahnya, dan non-Islam juga punya caranya. Selanjutnya, tempat yang menjadi ruang untuk menjalankan ibadah ini, tidak boleh diganggu atau dihancurkan. Keduanya saling menoleransi dan menghormati.

Ketiga, menjaga hubungan sesama manusia. Setiap insan berhak mendapatkan etika yang baik dari insan lainnya. Tidak boleh ada yang menzalimi dan menunjukkan kekasaran. Sebagaimana setiap orang ingin diperlakukan dalam kehidupan bermasyarakat, hendaklah ia memperlakukan yang lainnya seperti itu juga. Yah, moral dan etika antara pemeluk agama harus dijaga. Sebab, Rasulullah SAW juga melakukan hal yang sama dengan Ahli Kitab.

Keempat, hubungan bisnis. Perbedaan agama bukanlah halangan untuk berbisnis. Kaum Muslimin boleh membeli barang yang dijual oleh non-Muslim, sebagaimana mereka juga boleh menjual barangnya kepada non-Muslim. Selama tidak melanggar syariat, hal itu tidak terlarang sama sekali.

Jangan Nistakan!


Sebagai negara demokrasi dengan mayoritas penduduknya Muslim, fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), tidak boleh diabaikan oleh pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah. Tanpa hal itu, maka yang namanya toleransi sulit untuk terwujud, yang namanya persatuan dan kesatuan akan sulit untuk ditegakkan.

Para pengusaha, apa pun usahanya, janganlah memaksa para pegawainya untuk menggunakan atau memakai atribut-atribut yang sudah dijelaskan dalam fatwa MUI di atas. Hormatilah keragaman beragama, dan hormatilah fatwa majelis yang menjadi rujukan umat Islam di Indonesia ini. Jika fatwa ditegakkan, toleransi dengan sendirinya juga akan berjalan. Sebab, inti dari sebuah negara adalah al-Adl (adil), yang artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya, termasuk toleransi ini.[]