Impunitas Dalam Konteks Keadilan dan Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Islam

No Comments
Dalam Aturan Internasional terkait Hak Asasi Manusia (HAM) dijelaskan bahwa Impunitas adalah tidak memberikan keadilan (baca: hukuman) kepada para pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM), atau meniadakan hukuman. Dan ini, tentu saja, menafikan hak para korban untuk mendapatkan keadilan hokum.

Di berbagai Negara, para Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) berusaha dan berjuang melawan Impunitas, demi memberikan hak para korban. Bagi mereka, ia sama saja dengan merusak Hak Asasi Manusia. Masalah ini merupakan salah satu tantangan paling besar yang dihadapi para aktivis HAM.

#Impunitas Dalam Konteks Keadilan dan Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Islam


Kriminalitas dan Hukuman Menurut Islam & Agama-Agama Langit

Syeikh Muhammad Abū Zahrah mengatakan dalam Kitabnya Falsafah al-‘Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmy, “Hukuman (al-‘Uqūbah) dalam syariat agama-agama langit , semuanya bertujuan untuk memberikan keadilan, dengan setaranya hukuman dengan perbuatan criminal dan efeknya. Kriminal yang terjadi pada pribadi, tidak ada kaitannya dengan hak Allah SWT, berhubungan dengan hak social dan etika, maka hukumannya sesuai dengan kadar criminal yang terjadi.”

Dengan begitu jelaslah bahwa masalah Impunitas menurut Islam memiliki sejumlah tujuan, yang tidak jauh berbeda dengan agama-agama lainnya.

Inilah beberapa tujuan paling penting:

Pertama, Mewujudkan Keadilan (Tahqīq al-‘Adālah)
Kehidupan seorang manusia, hartanya, dan kehormatannya, merupakan hal-hal yang wajib dimuliakan. Sama sekali tidak adil jikalau seseorang dibiarkan saja merusak semua ini tanpa ada pertanggungjawaban. Sama saja merusak Hak Asasi Manusia (HAM). Kemudian, ia juga akan mendorong orang lain untuk menyelamatkan diri atas kriminalitas-kriminalitas yang dilakukannya.

Kedua, Mewujudkan Preventif (Tahqīq al-Rad’)
Preventif disini ada dua jenis:
  1. Preventif Umum (al-Rad’ al-‘Aāmm), yaitu peringatan untuk khalayak umum dan seluruh warga negara bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku adalah criminal di mata undang-undang. Siapapun, tidak boleh ada yang melakukannya. Hukuman ini berfungsi sebagai Ancaman (al-Tahdīd), yang ditujukan ke psikologi khalayak ramai atau masyarakat secara keseluruhan. Pesan yang ingin disampaikan, “siapa yang melakukannya, maka tangan hokum tidak akan diam. Ia akan dikejar sampai dapat.”
  2. Preventif Khusus (al-Rad’ al-‘Khāsh), yaitu pedihnya hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan atau pelaku criminal, akan memberikan efek psikologi dan efek jera terhadap si pelaku, serta mencegahnya untuk tidak melakukannya lagi di lain waktu.

Ketiga, Membuat Pelaku Kriminal Semakin Baik (Islāh al-Jāny)
Hukuman itu ada, bukanlah untuk membalas dendam kepada pelaku criminal atau menyiksanya, tetapi untuk memperbaikinya dan mendidiknya agar menjadi manusia yang lebih baik ke depannya.

Dalam Islam, hukuman itu ada dua jenisnya.  
  1. Hukuman yang ditentukan kadarnya dan ukurannya oleh syariat, seperti al-Hudūd dan al-Qishās. 
  2. Hukuman yang ditentukan kadarnya dan ukurannya oleh Hakim atau al-Qādhy. Ditujukan untuk criminal-kriminal yang memang berhak mendapatkan hukuman. Tentunya sesuai dengan kaedah-kaedah umum dalam syariat Islam. Inilah dikenal dengan nama al-Ta’zīr.

Ketika hukuman al-Qishās diabaikan, maka itu sama saja artinya membolehkan kezaliman terhadap kehidupan pribadi di satu sisi, dan kezaliman terhadap system yang berlaku dalam masyarakat di sisi lainnya.

Hukuman, menurut undang-undang, adalah balasan yang ditetapkan oleh undang-undang criminal demi kemaslahatan masyarakat, demi menegakkan hukuman criminal terhadap orang yang bertanggungjawab melakukan suatu aksi criminal, agar criminal tersebut tidak dilakukan lagi oleh pelakunya sendiri maupun oleh warga negara lainnya.

Kriminal Pejabat dan Kriminal Rakyat Kecil (Jelata) Menurut Islam


Kaedah umum yang terdapat dalam Sunnah Nabi dan Sunnah para Khalafā al-Rāsyidīn menjelaskan bahwa seluruh kaum muslimin, sama kedudukannya di mata hokum. Semua harus tunduk di bawah aturan hokum yang ditetapkan. Tidak ada seorang pun yang memiliki hak Imunitas. Tidak ada bedanya antara satu kriminalitas dengan kriminalitas lainya. Semuanya sama kedudukannya. Semuanya sama hukumannya, sesuai dengan tingkat kriminalnya. Walaupun pelakunya adalah Presiden. Raja. Maupun Perdana Menteri.

Nabi Muhammad Saw adalah pemimpin umat. Kalau sekarang, bisa dibilang Presiden atau Raja. Kira-kita begitu, walaupun mungkin tidak tepat. Beliau secara terang-terangan menyatakan berhak mendapatkan hukuman jikalau ada kriminalitas yang dilakukannya. Bahkan, al-Qishās sekali pun.

Beliau pernah mengatakan di hadapan khalayak:
أيها الناس من كنت جلدت له ظهرًا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضاً فهذا عرضي فليستقد منه، ومن أخذت له مالاً فهذا مالي فليأخذ منه، ولا يخش الشحناء، فإنها ليست من شأني، ألا وإن أحبكم إلي من أخذ مني حقاً إن كان له، أو حللني القول  فلقيت ربي وأنا طيب النفس
“Wahai sekalian manusia, siapa yang saya cambuk punggungnya, maka inilah punggungku dan balaslah. Siapa yang caci kehormatannya, maka inilah kehormatanku dan balaslah. Siapa yang saya ambil hartanya, maka inilah hartaku dan ambillah. Tidak usah takut kebencian. Saya tidak begitu. Ketahuilah, orang yang paling saya cintai di antara kalian adalah orang yang mengambil haknya dariku, jikalau itu memang haknya. Atau ia menghalalkan bagiku dengan ucapannya. Agar, saya bisa bertemu Rabbku dengan jiwa yang baik.” (Diriwayatkan oleh al-Thabrāni)

Dalam hadits lainnya, beliau menjelaskan:
إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها
“Kehancuran orang-orang sebelum kalian, jikalau orang ternama mencuri di antara mereka, maka mereka membiarkannya. Jikalau orang lemah di antara mereka yang melakukannya, maka mereka menegakkan hukuman. Demi jiwa Muhammad yang berada dalam genggaman-Nya, jikalau Fāthimah binti Muhammad mencuri, maka saya akan potong tangannya.” (HR al-Bukhāry)

Dengan begitu, jelaslah aturannya dalam Islam. Semua pemimpin dalam Islam, di negeri Islam mana pun, walaupun mereka memiliki imunitas, namun jikalau melakukan tindak criminal yang sudah ada ketentuan hukumannya dalam syariat, maka ia harus tunduk di bawah hokum dan harus dihukum.

Dan artinya lagi, jikalau pemimpin tertinggi negara saja harus ditegakkan hokum atas criminal yang dilakukannya, maka orang-orang yang berada di bawahnya tentu lebih layak lagi mendapatkan hukuman, walaupun itu mentri, gubernur, pejabat, dan lain sebagainya. Hukum harus ditegakkan kepada siapapun. Semua perbuatan harus dipertanggungjawabkan.

***

Kesimpulannya, Impunitas itu tidak berlaku dalam Islam. Hukum harus ditegakkan. Ketika ada yang berbuat criminal, maka ia harus siap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mau pajabat, Mau rakyat jelata, kedudukannya saja. Tidak ada yang memiliki hak khusus di mata hokum.

Ketika hokum berlaku sepihak, maka negara akan hancur. Itu sudah sunnatullah. []
Next PostNewer Post Previous PostOlder Post Home

0 komentar:

Post a Comment