Kaum Dzimmi (Ahli al-Dzimmah) Dalam Masyarakat Islam Menurut Konteks Sejarah

No Comments
Kalau Anda melihat dan mengkaji sejarah Islam, maka Anda akan mendapati bahwa masyarakat Islam bukanlah masyarakat yang homogen. Selalu Heterogen sepanjang sejarahnya. Pasti ada agama lainnya yang bersandingan dengan agama Islam, dalam kehidupan bermasyarakat.

Tidak ada masalah. Islam tidak pernah memaksa seseorang untuk masuk Islam, untuk beriman. Islam sama sekali tidak melarang umatnya hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda akidah dan berbeda agama. Menjadi manusia beriman kepada Allah SWT, bukan berarti kita memutus silaturrahim dengan Non Muslim dan tidak mau hidup bersama mereka dalam sebuah tatanan masyarakat.

#Kaum Dzimmi (Ahli al-Dzimmah) Dalam Masyarakat Islam Menurut Konteks Sejarah

Itulah menjelaskan hubungan antara Muslim dengan Non Muslim dalam Kitabullah, kemudian para Ahli Fikih menjelaskannya lebih dalam dan lebih detail seputar kaedah-kaedah umum tersebut. Sehingga, tidak ada satu kitab Fikih pun, kecuali mencakup Bab al-Jizyah, al-Kharraj, dan  Ahli al-Dzimmah.

Walaupun begitu, masalah Non Muslim dalam sejarah Islam, masih saja menjadi sasaran kritikan para orientalis dan para pakar sejarah kontemporer. Sebagian mereka beranggapan bahwa system Dzimmi dan Non Dzimmi adalah system Rasis.

Maka, dalam catatan ini kita akan melihat siapakah mereka Ahli al-Dzimmah? Apa saja hak-hak mereka? Apa saja kewajiban-kewajiban mereka? Dan apa esensi tekanan yang mereka dapatkan dalam masyarakat Islam?

Hak & Kewajiban Ahli al-Dzimmah


Ahli al-Dzimmah merupakan istilah yang digunakan oleh para Ahli Fikih untuk orang-orang Non Muslim yang tinggal di masyarakat Islam. Cakupannya lebih luas dari Ahli al-Kitāb. Sebab, ia juga mencakup Majusi, al-Shāibah, dan selainnya. Dinamakan Ahli al-Dzimmah, sebab mereka membayar al-Jizyah, menyerahkan keamanan jiwa mereka, kehormatan mereka, dan harta mereka di bawah tanggungan kaum muslimin.

Tradisi Islam menegaskan bahwa kaum Muslimin jikalau ingin menaklukkan suatu negeri, maka warganya diminta untuk masuk Islam. Siapa yan beriman dengan Islam, maka ia menjadi Muslim dan ditetapkan baginya hokum Islam. Siapa yang tidak mau masuk Islam, maka ia berkewajiban membayar al-Jizyah, yaitu sejumlah uang yang jelas nilainya, dibayarkan secara rutin per tahun, sebagai konsekwensi dari perlindungan yang mereka dapatkan. Hanya saja, ia dikecualikan dari para pendeta, para wanita, dan anak-anak.

Dalam masyarakat Islam, Ahli al-Dzimmah memiliki sejumlah kewajiban dan sejumlah hak yang wajib ditunaikan. Kewajiban mereka adalah
  1. Membayar al-Jizyah
  2. Memuliakan al-Qurān dan sunnah
  3. Tidak menista agama Islam dengan cara apapun
  4. Tidak berzina dengan Muslimah atau menikahinya
  5. Tidak membantu orang-orang yang memerangi dan memberontak kepada umat Islam.

Mereka juga memiliki sejumlah kewajiban namun implementasinya bersifat sunnah, yaitu
  1. Memakai pakaian bertambal
  2. Memakai Girdle (ikat punggung khusus)
  3. Tidak terang-terangan mengkonsumsi minuman keras, makan daging babi, dan memukul lonceng, serta bangunan mereka tidak boleh lebih tinggi dari bangunan umat Islam. Silahkan untuk selanjutnya, dilihat Kitab al-Islām wa Ahli al-Dzimmah karya Ali Husni al-Kharbūthaly, terbitan al-Majlis al-A’lā li al-Syuūn al-Islāmiyah Kairo, Terbitan 1969, halaman 66.

Sedangkan untuk hak mereka, ada dua jenis:
  • Hak Agama (al-Huqūq al-Dīniyyah), seperti kemerdekaan berkeyakinan, hak menjalankan syiar-syiar agama. Semua ini dijamin oleh firman Allah SWT:
لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (256)
Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Surat al-Baqarah: 256)

Dalam ayat lainnya:
وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (99)
Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?" (Surat Yunus: 99)

Hal itu juga mencakup mengatur urusan internel agamanya dan memilih pendeta tanpa intervensi Negara, serta menggunakan bahasa-bahasa agama.
  • Hak kedua yang didapatkan oleh Ahli al-Dzimmah dalam Negara Islam adalah Hak Sipil (al-Huqūq al-Madaniyah), seperti hak bekerja, hak berdagang, hak Jaminan Sosial, Hak Menduduki Jabatan-Jabatan Umum, Hak Perlindungan Internal dan Eksternal.

Kritikan-Kritikan Orientalis

Banyak sekali orientalis yang mengkritik system Dzimmi menganggapnya sebagai system rasis yang diterapkan oleh kaum Muslimin kepada para penganut agama lainnya. Oke…  Kita akan melihat sejumlah kritikan tersebut dan bagaimana fakta sebenarnya?

1- Masalah Pengambilan Jizyah

Banyak orientalis berpandangan bahwa al-Jizyah adalah hukuman yang diwajibkan kaum Muslimin kepada Ahli al-Dzimmah karena tidak mau memeluk Islam. Ini merupakan klaim yang multitafsir. Secara Teori, al-Jizyah tidak lain hanyalah Pajak Kecil yang dibayarkan oleh Non Muslim sebagai kompensasi dari sejumlah hak yang mereka dapatkan, bebannya ditanggung oleh masyarakat Muslim. Apalagi ia dikecualikan dari sebagian besar mereka, seperti para Pendeta, para wanita, dan anak-anak, serta kaum Disabilitas.

Makna ini ditegaskan oleh Imam Mālik dalam Kitabnya al-Muwattha’ (Lihatlah Kitab al-Qawāid al-Qurāniyah wa al-Nabawiyah fī Tanzhīm al-Shilāt baina al-Muslimīn wa Ghairihim: al-Khādi’ūn wa al-Dzimmiyūn, karya Muhammad Ezzah Drozah, dalam Majalah al-Wa’yu al-Islāmy terbitan Kuwait, Tahun ke-5, Edisi ke-50, halaman 12):
“Sunnah menetapkan bahwa tidak ada al-Jizyah untuk para wanita Ahli al-Kitāb dan anak-anak mereka. Tidak diambil kecuali dari yang sudah baligh.”

Prakteknya justru lebih ringan lagi. Abū Ubaid al-Qāsim dalam Kitabnya al-Amwāl, Terbitan Dār al-Fadhīlah, Riyadh, Tahun 2007, halaman 100, menjelaskan bahwa Umar bin al-Khattāb pernah membiayai orangtua/ sepuh Ahli al-Kitāb dengan harta Baitul Mal. Ceritanya, ada seorang sepuh Ahli al-Kitāb yang lewat di hadapannya, mengemis dari satu pintu ke pintu lainnya. Umar memerintahkan para pegawainya untuk memberikan keringanan kepadanya, seraya mengatakan:
“Siapa yang tidak mampu membayar al-Jizyah, maka ringankanlah. Siapa yang tidak kuasa maka bantulah. Saya tidak menginginkannya dari mereka selama setahun atau dua tahun.”

Abū Ubaidah meriwayatkan fakta lapangan lainnya dari Umar bin al-Khattāb tentang bagaimana kasih sayangnya dan kecintaannya kepada Ahli al-Kitāb, yaitu ketika salah seorang pegawainya menghampirinya membawa harta al-Jizyah. Ketika mendapati jumlahnya banyak, beliau berkata kepada pegawainya:
“Menurut saya, kamu ini sudah mencekik rakyat?”
Ia menjawab:
“Demi Allah, kami tidak mengambil kecuali sedikit.”
Umar berkata:
“Tanpa cambuk tanpa hardikan?”
“Ya.”
“Segala puji bagi Allah SWT yang tidak membuat hal tersebut terjadi di kedua tangannya dan di bawah kekuasaanku.”

2- Cap Pundak (Khatm al-Riqāb) Sebagai Ahli al-Dzimmah

Banyak orientalis berpandangan bahwa masalah Cap Pundak Non Muslim adalah Tindakan Penghinaan. Klaim mereka berdasarkan Referensi-Referensi Arab Kuno yang menjelaskan bahwa Umar bin al-Khattāb mengutus Hudzaifah bin al-Yaman dan Utsmān bin Hanīf ke Irak untuk mengumpulkan al-Jizyah. Keduanya mengatakan:
“Siapa yang mendatangi kami, kami akan cap pundaknya. Lepas sudah tanggungannya.”

Al-Ya’qūby menjelaskan bahwa ketika pertama kali diambil al-Jizyah masing-masing pribadi, memang ada Cap Pundak Ahli al-Dzimmah, kemudian Cap ini dibuang dan diganti dengan Kalung Salib sebagai tanda.

Sejarawan Alī Husny al-Kharbūthaly pernah menjawab klaim ini dalam kitabnya al-Islām wa Ahli al-Dzimmah, halaman 71, bahwa masalah ini hanyalah masalah temporer semata, tidak mungkin dibayangkan terjadi sepanjang tahun. Bukan kaum Muslimin yang memulainya pertama kali. Mereka hanya taklid mengikuti apa yang sebelumnya sudah dilakukan oleh orang-orang Byzantium. Ia sama sekali bukan bentuk tekanan atau penghinaan, sebagaimana dikatakan. Ia adalah metode untuk mengetahui dan membedakan antara orang yang membayar pajak dengan yang tidak membayar pajak.

Alī Husny al-Kharbūthaly menjelaskan bahwa sejumlah Negara di masa sekarang juga mengadopsi metode ini dalam pemilu, dengan mewajiban para peserta untuk mencap jari mereka dengan tinta, sehingga tidak ada yang bisa memberikan suaranya lebih dari sekali.

3- Gaya Berpakaian yang Berbeda

Masalah ini merupakan masalah yang paling dieyeli oleh para Orientalis dalam karya-karya mereka. Mereka menganggap bahwa masalah ini adalah tekanan Islam yang paling kentara sekali terhadap Ahli al-Dzimmah. Ada dua penafsiran yang bisa dikemukakan untuk menjawab masalah ini, untuk menyingkap fakta sebenarnya dibaliknya.

  1. Dikemukakan oleh Muhammad Ezzah Dorzah yang menyebutkan bahwa kaum muslimin pada awalnya tidak menerapkan aturan berpakaian kepada Ahli al-Dzimmah. Dasarnya, tindakan yang dilakukan di masa Umar bin  al-Khattāb terhadap kaum Nashrāni di al-Quds. Muhammad Ezzah dalam Kitabnya Qawāid al-Qurāniyah wa al-Nabawiyah fī Tanzhīm al-Shilāt baina al-Muslimīn wa Ghairihim: al-Khādi’ūn wa al-Dzimmiyūn bahwa aturan berpakaian itu muncul belakangan. Ada sejumlah sebab yang melatarbelakanginya,  berhubungan dengan dukungan mereka terhadap Roma yang ketika itu memerangi kaum Muslimin, kemudian mereka juga melakukan pemberontakan di masa Pemerintahan Umawiyah, plus strategi mereka yang memanfaatkan krisis-krisis internal yang banyak terjadi di masa Dinasti Abbasiah.
  2. Disematkan kepada Alī Husny al-Kharbūthaly yang berpandangan dalam kitabnya al-Islām wa Ahli al-Dzimmah, halaman 85, bahwa penentuan pakaian bertujuan untuk membedakan antara para pengikut agama-agama yang  berbeda-beda. Hanya sekadar itu. Apalagi di awal sejarah, tidak ada Kartu Pengenal (KTP) yang menjelaskan biodatanya dan agamanya. Dengan begitu, pakaian yang berbeda merupakan satu-satunya cara untuk menentukan agama yang memakainya. Jikalau ini merupakan bentuk tekanan, maka tekanan itu juga bagi kaum muslimin. Sebab, umat Islam diperintahkan untuk tidak menyerupai selain mereka.

***

Baik, itulah catatan kita seputar Kaum Dzimmi atau Ahli al-Dzimmah, dengan mengkaji apa saja kewajiban mereka dan hak yang mereka dapatkan dalam masyarakat Islam, kemudian juga kita paparkan syubhat-syubhat dan kritikan-kritikan yang disampaikan oleh para Orientalis, lengkap dengan jawabannya. []
Next PostNewer Post Previous PostOlder Post Home

0 komentar:

Post a Comment