Studi Komparatif Monopoli (al-Ihtikar): Hukum Islam & Hukum Konvensional

Jalannya sebuah negara, sangat berkaitan erat dengan jalannya ekonomi. Jikalau ekonomi tidak jalan, maka kehidupan negara akan tersendat. Bahkan, bisa menyebabkan "kematian". Namun, ada satu hal penting yang tidak bisa dielakkan dalam kehidupan ekonomi, yaitu persaingan. Point satu inilah yang kadangkala menyebabkan rusaknya pasar, di sebabkan oleh orang-orang yang hanya ingin mendapatkan keuntungan besar tanpa mengindahkan nilai-nilai etika. Dan itulah monopoli. Dalam diri manusia ada nafsu yang selalu mendorongnya untuk melakukan kejahatan monopoli agar bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Harus ada aturan yang membatasi. Jikalau tidak, maka rawan munculnya pertikaian di tengah-tengah masyarakat. Jikalau dibiarkan, kadangkala bisa menyebabkan pertumpahan darah.

Maka, Negara sebagai system yang menjalankan pemerintahan membuat aturan (undang-undang) berkaitan dengan etika bisnis. Dengan tujuan, agar harmonisasi pasar bisa dijaga dengan baik. Dalam Islam sendiri, ada etika-etika yang harus dijaga, terutama berkaitan dengan monopoli.
Ibn Khaldun menjelaskan dalam al-Muqaddimahnya:
“Keberadaan negara adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia mendapatkan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan menjaga jiwa. Semua inilah yang mendorong adanya sistem dalam masyarakat insani.”


Pengertian Monopoli


Secara bahasa, Monopoli berasal dari kata Yunani ‘Monos’, berarti sendiri; dan ‘Polein’, berarti penjual. Dari akar kata tersebut, secara sederhana, orang lantas memberi pengertian monopoli sebagai suatu kondisi dimana hanya ada satu penjual yang menawarkan (supply) suatu barang atau jasa tertentu. (Siswanto, Arie, Hukum Persaingan Usaha (Bogor: Ghaila Indonesia, 2004)
Dalam Black’s Law Dictionary dijelaskan: 

Monopoly is a previlege or peculiar advantage vested in one or more persons or companies, consisting in the exclusive right (or power) to carry on a particular business or trade, manufacture a particular article, or control the sale of the wholesupply of a particular commodity. (Campbell, Henry, Black’s Law Dictionary (St. Paul: West Publishing Company, 1990) Edisi ke-6, hlm. 1528)

Berdasarkan kamus ekonomi Collins, 

Monopoli adalah salah satu jenis struktur pasar yang mempunyai sifat: satu perusahaan dengan banyak pembeli, kurangnya produk substitusi atau pengganti serta adanya pemblokiran pasar (barrier to entry) yang tidak dapat dimasuki oleh pelaku usaha lainnya.(Lubis, SE, ME, Dr. Andi Fahmi, dkk., Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Oktober 2009) halaman 128)

Sedangkan dalam Undang-Undang Anti Monopoli No 5 Tahun 1999 memberi arti:

Monopolis sebagai suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha (pasal 1 ayat (1) Undang-undagn Anti Monopoli).

Dan maksud “praktek monopoli” adalah suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh salah satu atau lebih pelaku yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Sesuai dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Anti Monopoli .

Dalam kajian Islam, monopoli dikenal dengan istilah al-Ihitikâr, asal katanya adalah al-Hukrah, artiaya al-Jam' (mengumpulkan) dan al-Imsãk (menahan). (Al-Husaini, Muhammad Murtadha, Taj al-Arus, Tahqiq Abd al-Karim al-Azbawy dkk; Cetakan Pemerintah Kuwait, Tahun 1386 H) Juz 1/halaman 2716)
Sedangkan pengertiannya dalam istilah syariah, para ulama mazhab berbeda pendapat dalam menjelaskannya.

Mazhab Hanafiyyah menjelaskan, monopoli terjadi ketika seseorang membeli makanan di kota, kemudian ia tidak mau menjualnya, dan itu membahayakan (memudharatkan) orang lain. Begitu juga halnya jikalau ia membelinya di tempat terdekat, kemudian membawanya ke kota." (Ibn Nujaim, Zain al-Abidin bin Ibrahim bin Muhammad, al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz al-Daqaiq (Cetakan Dar al-Kitab al-Islamy, Tanpa Tahun) Juz 8/ halaman 229)
Dalam Mazhab Maliki dijelaskan, monopoli adalah menyimpan barang dan mengharapkan untung dengan terjadinya perubahan pasar. Sedangkan menyimpan bahan makanan, itu bukanlah monopoli. (Al-Andalusy, Abu al-Walid Sulaiman bin Khalf bin Saad al-Qurthuby,  al-Muntaqa Syarh al-Muwattha (Terbitan Dar al-Kitab al-Islamy, Tanpa Tahun) Juz 5/Halaman 15)
Dalam Mazhab Syafii, Monopoli adalah membeli bahan makanan ketika harga mahal untuk menahannya dan menjualnya lagi dengan harga yang lebih mahal dari harga aslinya. (Al-Syairazi, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuz Abady, al-Muhazzab (Beirut: Cetakan Dar al-Fikr, Tanpa Tahun) Juz 1/halaman 292)
Dalam Mazhab Hanbaly dijelaskan, Monopoli adalah membeli (bahan makanan) untuk menjualnya lagi dan menahannya agar barangnya semakin sedikit sehingga harganya mahal. (Al-Bahuty, Manshur bin Yunus bin Idris, Kassyaf al-Qanna' an Matan al-Iqna (Cetakan Dar Alam al-Kitab, Tahun 2003) Jilid 3/Halaman 187)


Monopoli dalam Hukum Konvensional


Dalam hokum konvensional, masalah monopoli ini diatur dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,  ditandatangani oleh presiden B.J Habibie pada tanggal 5 Maret 1999, kemudian diberlakukan satu tahun setelah diundangkan. (Lubis, SE, ME, Dr. Andi Fahmi, dkk., Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Oktober 2009) halaman 13)
Untuk detailnya, larangan ini dimuat dalam pasal 17 Undang-Undang No.5/1999, menjelaskan: ( Lubis, SE, ME, Dr. Andi Fahmi, dkk., Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks… halaman 1301-131)

  • Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
  • Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila :
  1. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
  2. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
  3. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Jikalau diperhatikan pasal di atas, maka ada beberapa unsur utama untuk menyatakan terjadinya sebuah monopoli.

  • Penguasaan terhadap suatu produk. Dalam artian, di pasar tidak terdapat produk lainnya yang menjadi pesaingnya.
  • Penguasaan atas pemasaran suatu produk, menyebabkan pelaku usaha lain kesulitan untuk masuk dalam persaingan pasar karena ada hambatan hebat yang menghadang di hadapannya. 
  • Penguasan tersebut menyebabkan terjadinya monopoli. 
  • Penguasaan tersebut menyebabkan terjadinya persaingan tidak sehat karena ada yang menguasai pangsa pasar lebih dari 50%.


Monopoli dalam Hukum Islam


Dalam Islam, ada dua pendapat ulama, masing-masing memiliki dasar sendiri-sendiri.

  • Pertama, Hukumnya Haram

Ini adalah pendapat jumhur ulama dari kalangan Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, sebagian besar Mazhab Syafii dan Hanbali serta Mazhab Zhahiry. Adapun dalil-dalil yang mereka jadikan sandaran:

a.Al-Quran
Allah SWT berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاء الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ
“Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidilharam yang telah Kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih.” (Surat al-Hajj [22]: 25)

Imam al-Qurthuby (Al-Qurthuby, Abu Abdullah bin Muhamad bin Ahmad bin Bakar bin Farh, al-Jami' Li Ahkam al-Quran (Cetakan Dar al-Sya'b, Tanpa Tahun) juz 12/halaman 26) menjelaskan  ayat ini dengan mengutip sabda Rasulullah Saw. "Memonopoli makanan dalam di wilayah haram adalan ilhad (tidak bertuhan)." (Hr Abu Daud)
Dengan ayat ini, Mazhab Hanafy menjadikannyanya sebagai dalil haramnya monopoli, baik di wilayah haram maupun selainnya. Imam al-Ghazali menjelaskan dalam Ihya Ulum al-Din, Monopoli adalah bentuk kezhaliman, dan ia masuk dalam bagian yang dijanjikan azab yang pedih

b-Hadits
Rasulullah Saw bersabda:

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ
“Tidak ada yang melakukan monopoli, kecuali orang yang salah.” (Hr Muslim)

Dalam hadits lainnya dijelaskan:

الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون
“Orang yang membawa diberikan rezeki, dan orang yang memonopoli dilaknat.” (Hr Ibn Majah)
من احتكر حكرة يريد أن يغالي بها على المسلمين فهو خاطئ وقد برئت منه ذمة الله
“Barangsiapa yang melakukan monopoli agar bisa menjualnya dengan harga mahal kepada kaum muslimin, maka ia melakukan kesalahan. Dan Allah SWT berlepas diri darinya.” (Hr Ahmad)
من دخل فى شئ من أسعار المسلمين ليغلبه عليهم كان حقاً على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة
“Barangsiapa yang intervensi dalam urusan harga bagi kaum muslimin agar bisa menguasai mereka, maka Allah SWT berhak mendudukkannya di tulang neraka pada hari kiamat.” (Hr Ahmad)
من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه ، وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائعاً فقد برئت منهم ذمة الله
“Barangsiapa yang memonpoli makanan selama empat puluh hari, maka ia berlepas diri dari Allah SWT, dan Allah SWT berlepas diri darinya. Barangsiapa yang menyebabkan seseorang menjadi kelaparan, maka tanggungan Allah SWT lepas darinya.” (Hr Bukhari)
من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس
“Barangsiapa yang memonopoli makan kaum muslimin, maka Allah SWT akan menetapkan baginya penyakit kusta dan kebangkrutan.” (Hr Ibn Majah)

Imam al-Syaukani menjelaskan, semua hadits di atas menunjukkan tidak bolehnya monopoli, walaupun ada di antaranya yang tidak sampai derajat shahih. Bagaimana tidak, di antara hadits tadi ada yang diriwayatkan oleh Muslim dan jelas-jelas menyatakan bahwa orang yang melakukan monopoli adalah orang yang salah. Itu cukup untuk menunjukkan ketidakbolehannya, sebab orang yang bersalah disini maksudnya adalah orang yang berdosa dan pelaku maksiat." (Al-Syaukany, Muhammad bin Ali bin Muhammad, Nail al-Authar min Ahadits Sayyid al-Akhyar Syarh Muntaqa al-Akhbar (Cetakan Idarah al-Thibaah al-Minbariyah, Tanpa Tahun) juz 5/halaman 278)

c. Al-Atsar
Ada beberapa Atsar sahabat yang menjelaskan haramnya monopoli ini.
Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu menjelaskan:

"Tidak boleh ada monopoli di pasar kami. Janganlah sampai ada seseorang yang sengaja mengambil kelebihan rezeki yang diturunkan oleh Allah SWt kepada kami, kemudian ia memonopolinya."

Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga diriwayatkan melarang monopoli pada masa pemerintahannya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diriwayatkan membakar makanan yang dimonopoli.

d.Logika
Monopoli adalah salah bentuk kezaliman. Sesuatu yang dijual di pasar, pasti berkaitan dengan kepentingan umum. Jikalau pembeli atau konsumen tidak mendapatkannya karena ia membutuhkannya, berarti haknya sudah terhalangi untuk didapatkan. Menghalangi orang yang berhak untuk mendapatkan haknya adalah bentuk kezhaliman, baik jumlahnya banyak maupun sedikit. Namanya tetap kezhaliman.

  • Kedua-Hukum Makruh

Ini adalah pendapat Syiah Imamiyyah dan pendapat sebagian ulama dalam Mazhab Syafii. Mereka berdasarkan pada Atsar:

إياك أن تحتكر
“Jangan engkau melakukan monopoli.”

Hanya saja mereka menyatakan, larangan ini ditujukan khusus kepada orang yang dikhithab (diajak bicara) pada waktu itu, yaitu Hakim bin Hizam. Dan hukumnya tidak mencakup yang lainnya.
Pendapat ini dibantah jumhur. Sebab dalam kaedah dijelaskan al-Ibrah bi Umum al-Lafzdi la bi Khusus al-Sabab (Intinya adalah keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebabnya)
Pendapat kelompok kedua ini, harta adalah harta orang yang melakukan monopoli, jadi ia berhak melakukan apapun yang diinginkannya. Tidak ada yang boleh mengaturnya. Jumhur ulama menjawabnya dengan menyatakan, kepemilikan itu sah-sah saja asalkan tidak memudharatkan pihak lainnya. Dasarnya adalah sabda Rasulullah Saw tentang tidak bolehnya mudharat dan memudharatkan. Dan segala mudharat harus dihilangkan.

  • Pendapat yang Kuat

Pendapat yang kuat (rajih) adalah pendapat jumhur dengan beberapa pertimbangan:

  1. Dalil-dalil shahih yang menjelaskan haramnya monopoli dan adanya ancaman azab bagi yang melakukannya.
  2. Monopoli bertentangan dengan kaedah dan aturan dalam Islam, seperti kaedah tidak boleh mudharat dan memudharatkan.
  3. Monopoli membahayakan masyarakat dan merusak pasar.


Barang-Barang yang Boleh & Tidak Boleh di Monopoli


Dalam hokum konvensional, aturan monopoli berkaitan dengan kepentingan umum. Jadi tidak ada spesifikasi usaha yang dilarang untuk monopoli, misalnya makanan pokok saja, atau baju saja, dan lain-lain. Jadi, segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum. Ini bisa dilihat dari penjelasan Undang-Undang No. 5 tahun 1999. Intinya adalah penguasaan yang menyebabkan persaingan tidak sehat dan merugikan kepentingan umum. (Lubis, SE, ME, Dr. Andi Fahmi, dkk., Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Oktober 2009) halaman 133)
Karena itulah dalam pasal 51 Undang-Undang No. 5/1999 dijelaskan:

Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.”

Sebab, jikalau tidak diselenggarakan oleh BUMN dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah, maka akan menyebabkan kerugian bagi rakyat (umum), dan inilah yang sebenarnya dicegah oleh undang-undang antimonopoly. Bagaimanapun tujuan pasar konvensional adalah meraup untung sebesar-besarnya, walaupun kadangkala meniadakan norma-norma dalam kehidupan bernegara dan berkerakyatan.
Jikalau suatu produk laku di pasaran karena manajemennya baik atau produknya memiliki keunggulan atau melalui perjuangan yang panjang dan melelahkan,  maka itu sama sekali tidak bisa disebut monopoli. (Lubis, SE, ME, Dr. Andi Fahmi, dkk., Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks… halaman 133)
Sedangkan dalam Islam, para ulama berbeda pendapat tentang apa saja yang masuk dalam kategori monopoli, terangkum dalam beberapa pendapat berikut ini.

Pertama, Monopoli itu Hanya Dilarang untuk Segala Bentuk Bahan Makanan. Ini adalah Pendapat Mazhab Syafii dan Sebagian Besar Mazhab Hanbali.

Dalilnya Pertama:

من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس
“Barangsiapa yang memonopoli makan kaum muslimin, maka Allah SWT akan menetapkan baginya penyakit kusta dan kebangkrutan.” (Hr Ibn Majah)

Kritik:
Hadits ini bermasalah dari segi sanadnya. Al-Syaukani menjelaskan, dalam isnadnya ada al-Haitsam bin Rafi (Al-Syaukany, Muhammad bin Ali bin Muhammad, Nail al-Authar min Ahadits Sayyid al-Akhyar Syarh Muntaqa al-Akhbar (Cetakan Idarah al-Thibaah al-Minbariyah, Tanpa Tahun) juz 5/halaman 278), dan ia adalah orang yang bermasalah periwayatannya. Dengan begitu haditnya bermasalah untuk dijadikan hujjah.

Dalil Kedua:

من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه ، وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائعاً فقد برئت منهم ذمة الله
“Barangsiapa yang memonpoli makanan selama empat puluh hari, maka ia berlepas diri dari Allah SWT, dan Allah SWT berlepas diri darinya. Barangsiapa yang menyebabkan seseorang menjadi kelaparan, maka tanggungan Allah SWT lepas darinya.” (Hr Bukhari)

Kritik:
Hadits ini juga bermasalah karena dalam riwayatnya ada Ashbah bin Zaid dan Katsir bin Murrah; perawi bermasalah. Jadi, haditsnya juga dipermasalahkan jikalau dijadikan hujjah.

Kedua, Monopoli Dilarang Dalam Segala Sesuatu yang Dibutuhkan Manusia dan Bisa Memudharatkan Jikalau Ditahan.

Intinya, segala sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Jikalau ia ditahan, maka akan menyakiti orang lain. Pelakunya akan berdosa dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan syariat. Jadi, sifatnya adalah membahayakan masyarakat umum.
Pendapat ini dipegang oleh Abu Yusuf, al-Syaukani, al-Shan’any, Mazhab Zhahiri, dan sebagian Mazhab Maliki.
Dalilnya adalah hadits-hadits yang menunjukkan larangan monopoli secara umum, tanpa ada pengkhususan dengan bahan makanan dan sebagainya, yaitu:

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ
“Tidak ada yang melakukan monopoli, kecuali orang yang salah.” (Hr Muslim)

Dalam hadits lainnya dijelaskan:

الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون
“Orang yang membawa diberikan rezeki, dan orang yang memonopoli dilaknat.” (Hr Ibn Majah)
من احتكر حكرة يريد أن يغالي بها على المسلمين فهو خاطئ وقد برئت منه ذمة الله
“Barangsiapa yang melakukan monopoli agar bisa menjualnya dengan harga mahal kepada kaum muslimin, maka ia melakukan kesalahan. Dan Allah SWT berlepas diri darinya.” (Hr Ahmad)
من دخل فى شئ من أسعار المسلمين ليغلبه عليهم كان حقاً على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة
“Barangsiapa yang intervensi dalam urusan harga bagi kaum muslimin agar bisa menguasai mereka, maka Allah SWT berhak mendudukkannya di tulang neraka pada hari kiamat.” (Hr Ahmad) 

Kritik:
Ada sebagian hadits yang dhaif
Jawab Kritik:
Jikalau ada yang dhaif, maka itu tentu tidak semuanya. Ada hadits yang diriwayatkan Muslim sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ia shahih, dan hukumnya berlaku.

Ketiga, Monopoli itu Hanya Dilarang Khusus untuk Makanan Manusia saja. Bedanya dengan Pendapat Pertama adalah Pengkhususannya.

Dalilnya logika; Monopoli hanya akan membahayakan masyarakat umum jikalau berkaitan dengan makanana saja. Sedangkan yang lainnya tidak.
Kritik:
Monopoli yang membahayakan tidak hanya terjadi pada makanan. Kadang-kadang juga terjadi pada selainnya, misalnya ketika banyak orang sakit, maka memonopoli obat adalah sesuatu yang membahayakan.
Jikalau memperhatikan pendapat semua mazhab dengan dalil-dalilnya dan kritiknya, maka bisa diambil kesimpulan bahwa pendapat yang paling kuat adalah pendapat mazhab kedua; monopoli berlaku untuk segala sesuatu yang akan memudharatkan masyarakat umum, tidak khusus hanya makanan dan sejenisnya.

Sanksi Monopoli Dalam Hukum Konvensional dan Hukum Islam


Dalam hukum konvensional, ada undang-undang yang mengatur sanksi untuk aktifitas monopoli. Bentuknya ada tiga; administratif, pidana pokok, dan pidana tambahan. (Lubis, SE, ME, Dr. Andi Fahmi, dkk., Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Oktober 2009) halaman 342).
Salah satu unsur penting yang berkaitan dengan hal ini adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yaitu sebuah lembaha independen yang salah satu wewenangnya, sebagaimana diatur dalam pasal 36, melakukan penelitian, penyelidikan dan menyimpulkan hasil penyelidikan mengenai ada tidaknya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
KPPU hanya bisa memberikan sanksi administrative, sedangkan untuk sanksi pidananya, baik pokok maupun tambahan dijatuhkan oleh lembaga lainnya. Dalam hal ini adalah peradilan.

a-Sanksi administratif

Jikalau ada pelanggaran, maka KPPU berhak menjatuhkan sanksi adminitratif, diatur dalam  pasal 47 ayat (2), yang bunyinya: 

  • Penetapan pembatalan perjanjian sebagamana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau
  • Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau
  • Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau
  • Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
  • Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau
  • Penetapan penibayaran ganti rugi; dan atau
  • Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

b-Sanksi Pokok

Untuk pidana pokok diatur dalam pasal 48, isinya:

  • Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selamalamanya 6 (enam) bulan.
  • Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupialh), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.
  • Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

c-Pidana Tambahan

Untuk pidana tambahan, maka diatur dalam pasal 49, yang isinya:
Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap pidanasebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

  • Pencabutan izin usaha; atau
  • Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undangundang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau
  • Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnva kerugian pada pihak lain.

Itulah aturan yang diatur dalam hokum konvensional.
Sedangkan dalam Hukum Islam, jikalau hokum di akhirat kelak, hukumannya adalah adzab yang pedih, sebagaimana dijelaskan dalam ayat di bagian sebelumnya, tentang haramnya memonopoli. Sedangkan untuk hokum dunianya, maka para ulama mazhab memiliki rincian pendapatnya masing-masing.

a-Mazhab Hanafi

Imam al-Kasani menjelaskan: (al-Kasani, Badai al-Shanai fi Tartib al-Syarai (Cetakan Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Tanpa Tahun)

"Di antara hukum monopoli adalah memaksa orang yang melakukan monopoli untuk menjual barangnya agar bisa menghilangkan kezhaliman. Hanya saja, yang diperintahkan untuk dijual adalah bagian yang masih tersisa dari bahan makanannya dan bahan makanan yang diperuntukkan untuk keluarganya. Jikalau ia tidak mau melakukannya dan tetap ngeyel melakukan monopoli, maka masalahnya diangkat lagi kepada qadhi (hakim). Kemudian hakim menasehatinya dan mengancamnya. Jikalau ia tidak melakukan apa yang diputuskan hakim, maka masalahnya diajukan lagi kepada hakim, untuk kemudian memenjarakannya dan menghukumnya karena perbuatan buruknya, dan ia tidak dipaksa untuk melakukan jual beli (cukup dengan hukuman yang dijatuhkan).

b-Mazhab Maliki

Abu al-Walid al-Baji menjelaskan: (Al-Andalusi, Abu al-Walid Sulaiman bin Khalf al-Baji, al-Muntaqa Syarh al-Mutatha’ (Cetakan Dar al-Kitab al-Islami, Tanpa Tahun)

"Barangsiapa yang memonopoli sesuatu yang tidak boleh dimonopoli, maka dalam kitab Ibn Mazin dari Isa bin Dinar dijelaskan bahwa ia harus bertaubat, kemudian dipaksa untuk berangkat ke pasar dan menjual barangnya kepada orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan harga belinya dan tidak boleh menambahnya. Sebab pelarangannya, karena barang yang dibelinya berkaitan dengan hak orang lain dan orang-orang yang membutuhkan. Jikalau ia menjual kepada mereka sesuai dengan harga belinya, maka itu artinya ia mengembalikan hak mereka. Jikalau ia tidak menjualnya sesuai dengan harga belinya, maka itu boleh-boleh saja. Ia boleh menjualnya dengan harga yang berlaku pada hari itu. Jikalau ia tidak mau melakukannya, maka ia dipaksa melakukannya dan mengembalikan hak kepada yang berhak.

c-Mazhab Syafii

Ibn Hajar al-Haitsami menjelaskan: (Al-Khatib,Imam Syams al-Din Muhammad bin Ahmad al-Syarbini (Cetakan Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Tanpa Tahun)

"Para ulama bersepakat, jikalau seseorang memiliki makanan, kemudian orang-orang membutuhkannya, maka ia dipaksa menjualnya untuk menghilangkan mudharat pada masyarakat."

d-Mazhab Hanbaly

Al-Bahuty menjelaskan: (Al-Bahuty, Manshur bin Yunus bin Idris, Kassyaf al-Qanna' an Matan al-Iqna ( Cetakan Dar Alam al-Kitab, Tahun 2003)

"Orang yang melakukan Monopoli dipaksa untuk menjualnya, sebagaimana orang lain menjualnya agar bisa menghilangkan mudharat. Jikalau ia enggan untuk menjual apa yang dimonopolinya, baik makanan manusia dan makanan binatang ternak, maka hakim membagikan barangnya itu kepada orang-orang yang membutuhkan, kemudian mereka harus mengembalikan kepadanya ketika masa paceklik sudah hilang."


Kesimpulan


Masalah monopoli tidak akan pernah mati di makan zaman. Selama masih ada pasar dan masih ada aktifitas ekonomi, maka monopoli ini tetap akan terjadi, dilakukan oleh pihak-pihak yang hanya memikirkan keuntungan tanpa menjaga etika ekonomi (bisnis) dan tidak memikirkan kepentingan umum.
Jikalau memperhatikan hokum monopoli antara hokum konvensional dan hokum Islam, maka tidak akan didapati perbedaan signifikan. Barang-barang yang dilarang untuk dimonopoli dalam hokum konvensional adalah barang-barang yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dan ini sama dengan pendapat jumhur ulama dalam kajian hokum Islam; pendapat paling kuat.
Perbedaan hanya terlihat dalam detail sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku monopoli. Jikalau dalam hokum konvensional, maka bisa dilihat dalam pasal 47, 48, dan 49. Sedangkan dalam hokum Islam, intinya hampir bersamaan, yaitu orang yang melakukan monopoli dipaksa untuk menjual barangnya agar bisa menghilangkan mudharat dari masyarakat yang membutuhkan barang tersebut, tanpa ada detail, sebagaimana yang ada dalam hokum konvensional.
Namun, inti hukuman dalam hokum Islam ini tetap dibalikkan kepada hakim (pemerintah), untuk menentukan hokum terbaik yang akan dijatuhkan kepada pelaku monopoli, agar kezhaliman bisa dihilangkan dari tengah-tengah masyarakat. Hukum monopoli dalam Islam, bukanlah sesuatu yang Tauqifi, yaitu sesuatu yang sudah jelas dan tetap hukumnya berdasarkan nash al-Quran dan sunnah. Hukumnya bersifat ijtihadi, dengan memperhatikan maslahah dan mafsadah, intinya sama dengan hokum konvensional, yaitu menghilangkan mudharat dari masyarakat umum.***

Referensi:

Al-Bahuty, Manshur bin Yunus bin Idris, Kassyaf al-Qanna' an Matan al-Iqna (Cetakan Dar Alam al-Kitab, Tahun 2003)
Al-Andalusy, Abu al-Walid Sulaiman bin Khalf bin Saad al-Qurthuby,  al-Muntaqa Syarh al-Muwattha (Terbitan Dar al-Kitab al-Islamy, Tanpa Tahun)
Al-Andalusi, Abu al-Walid Sulaiman bin Khalf al-Baji, al-Muntaqa Syarh al-Mutatha’ (Cetakan Dar al-Kitab al-Islami, Tanpa Tahun)
Al-Husaini, Muhammad Murtadha, Taj al-Arus, Tahqiq Abd al-Karim al-Azbawy dkk (Cetakan Pemerintah Kuwait, Tahun 1386 H)
Al-Kasani, Badai al-Shanai fi Tartib al-Syarai (Cetakan Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Tanpa Tahun)
Al-Khatib,Imam Syams al-Din Muhammad bin Ahmad al-Syarbini (Cetakan Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Tanpa Tahun)
Al-Syaukany, Muhammad bin Ali bin Muhammad, Nail al-Authar min Ahadits Sayyid al-Akhyar Syarh Muntaqa al-Akhbar (Cetakan Idarah al-Thibaah al-Minbariyah, Tanpa Tahun)
Al-Syairazi,  Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuz Abady, al-Muhazzab (Beirut: Cetakan Dar al-Fikr, Tanpa Tahun)
Al-Qurthuby, Abu Abdullah bin Muhamad bin Ahmad bin Bakar bin Farh, al-Jami' Li Ahkam al-Quran (Cetakan Dar al-Sya'b, Tanpa Tahun)  
Campbell, Henry, Black’s Law Dictionary (St. Paul: West Publishing Company, 1990)
Ibn Nujaim, Zain al-Abidin bin Ibrahim bin Muhammad, al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz al-Daqaiq (Cetakan Dar al-Kitab al-Islamy, Tanpa Tahun)
Lubis, SE, ME, Dr. Andi Fahmi, dkk., Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Oktober 2009)
Siswanto, Arie, Hukum Persaingan Usaha (Bogor: Ghaila Indonesia, 2004)

 

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.