Tampilkan postingan dengan label Kitab Minhal al-Muslim. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kitab Minhal al-Muslim. Tampilkan semua postingan

Masalah-Masalah Wala’ (Loyalitas) dalam Perbudakan

 Masalah-Masalah Wala’ (Loyalitas) dalam Perbudakan


PENGERTIAN 

Pengertiannya: Ia adalah ikatan yang disebabkan oleh pemberian status merdeka. 

Siapa yang memerdekakan seorang budak, dengan cara apapun, maka ia menjadi Ashabahnya. Jikalau ia meninggal dan tidak memiliki Ashabah dari keturunanya, maka orang yang memerdekakannya (al-Mu’tiq) dan Ashabahnya menjadi Ashabah bagi budak yang dimerdekakan ini, berdasarkan sabda Rasulullah Saw, “Loyalitas itu untuk orang yang memerdekakan.”(1)


HUKUM

Hukumnya: Al-Wala’ disyariatkan dengan firman Allah SWT, “maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.” (Surat al-Ahzab: 5) Dan sabda Rasulullah Saw, “Loyalitas itu untuk yang memerdekakan.”(2) 

Dan sabdanya, “Loyalitas itu adalah daging layaknya daging nasab/ keturunan, tidak dijual dan tidak dihibahkan.”(3)


HUKUM-HUKUM TERKAIT AL-WALA’

Hukum-Hukumnya: Hukum-Hukum terkait al-Wala’: 

1) Loyalitas untuk orang yang memerdekakan dengan bentuk apapun, baik al-Mukatabah atau al-Tadbir atau selain keduanya.


2) Loyalitas itu tidak dijual dan tidak pula dihibahkan, sehingga tidak bisa berpindah dari pemilik loyalitas kepada yang lainnya, dengan menjualnya atau menghibahkannya. Sebab ia sama dengan Nasab, dan Nasab itu tidak dijual dan tidak dihibahkan dengan alasan apapun. Rasulullah Saw bersabda, “Loyalitas itu adalah daging, seperti daging Nasab, tidak dijual dan tidak dihibahkan.” 


3) Tidak ada yang mewarisi dengan al-Wala’ (loyalitas), kecuali al-Mu’tiq (orang yang memerdekakan), baik laki-laki maupun perempuan. Atau Ashabah laki-laki dari al-Mu’tiq, namun tidak untuk para perempuannya, sebagaimana sudah dijelaskan dalam Ilmu Waris. Wallahu taala A’lam. Jalan-Nya lebih terang dan lebih lurus. Wa shallallahu ala Nabiyyina Muhammadin wa Alihi wa Shahbihi wa Sallam.


Catatan Kaki: 

(1) Diriwayatkan oleh al-Bukhari (1/ 123), Muslim dalam al-‘Itq (5, 6), al-Turmudzi (2114), Abu Daud dalam al-‘Itq (2), dan al-Imam Ahmad (2/ 100)

(2) Diriwayatkan oleh al-Bukhari (3/ 200), al-Nasai dalam al-Thalaq (30), dan Ibn Majah (2076)

(3) Diriwayatkan oleh al-Hakim (4/ 341) dengan sanad yang shahih, dan al-Baihaqi (6/ 240)

Masalah-Masalah Seputar Umm al-Walad dalam Perbudakan

 Masalah-Masalah Seputar Umm al-Walad dalam Perbudakan


PENGERTIAN

Pengertiannya: Ia adalah budak perempuan yang digauli oleh Tuannya untuk bersenang-senang, sehingga melahirkan anak laki-laki atau perempuan. 


HUKUM AL-TASARRI

Hukum al-Tasarri (bersenang-senang dengan budak perempuan): Boleh bagi Tuan untuk melakukan al-Tasarri dengan budak perempuannya. Jikalau ia melahirkan anak Tuannya, maka ia menjadi Umm al-Walad, berdasarkan firman Allah SWT, “Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela." (Surat al-Maarij: 29-30) Rasulullah Saw melakukan al-Tasarri dengan Mariyah al-Qibthiyyah, kemudian melahirkan Ibrahim. Rasulullah Saw bersabda, “Anaknya membebaskannya.”(1) Sebagaimana Hajar; Ibu Ismail, melakukan al-Tasarri dengan Ibrahim alaihissalam, kemudian lahirlah Ismail alaihimassalam. 


HIKMAH AL-TASARRI

Hikmah al-Tasarri: Di antara hikmah dari al-Tasarri adalah: 

a) Bentuk kasih sayang kepada budak perempuan dengan menyalurkan kebutuhan syahwatnya. 

b) Mempersiapkannya untuk menjadi Umm al-Walad, sehingga ia bisa merdeka setelah kematian Tuannya. 

c) Hubungan badan yang dilakukan, bisa jadi membuat Tuannya memberikan perhatian lebih, sehingga ia memperhatikan kebersihannya, pakaiannya, tempat tidurnya, makanannya, dan selainnya. 

d) Kemudahan bagi seorang Muslim. Sebab bisa jadi ia tidak mampu menanggung biaya menikah dengan para wanita merdeka, kemudian ia diberikan keringanan untuk berhubungan dengan para budak wanita demi meringankannya dan sebagai bentuk kasih sayang atas dirinya. 


HUKUM-HUKUM UMM AL-WALAD

Hukum-Hukum Umm al-Walad: Hukum-Hukum terkait Umm al-Walad adalah: 

a) Umm al-Walad sama dengan budak perempuan lainnya terkait pelayanan, hubungan badan, pemerdekaan, batasan aurat, dan menikahinya. Hanya saja, ia tidak boleh dijual, sebab Rasulullah Saw melarang penjualan para Umm al-Walad.(2) Penjualannya bertentangan dengan kebebasannya yang ditunggunya setelah kematian Tuannya. 

b) Umm al-Walad dimerdekakan dengan kematian Tuannya, berdasarkan sabda Rasulullah Saw, “Laki-laki mana saja yang budak perempuannya melahirkan anaknya, maka ia merdeka setelah kematiannya.”(3)

c) Budak perempuan menjadi Umm al-Walad, walaupun anaknya itu mengalami keguguran, sebab penciptaannya sudah sempurna dan bentuknya sudah ada, berdasarkan ucapan Umar radhiyallahu anhu, “Jikalau budak perempuan melahirkan anak Tuannya, maka ia dimerdekakan walaupun keguguran.”(4)

d) Tidak ada perbedaan dalam hal kemerdekaan Umm al-Walad, baik ia Muslimah atau Kafir. Hanya saja sebagian ulama berpandangan bahwa Umm al-Walad yang kafir, tidak mendapatkan status merdeka. Keumuman Nash menegaskan bahwa tidak ada perbedaan di antara keduanya, sebagaimana ia juga merupakan Mazhab Jumhur Ulama. 

e) Jikalau Umm al-Walad dimerdekakan dengan kematian Tuannya, maka harta yang berada di tangan Umm al-Walad adalah milik para ahli waris Tuannya. Sebab, Umm al-Walad adalah budak perempuan sebelum kematian Tuannya, dan hasil usaha budak peremuan merupakan milik Tuannya. 

f) Jikalau Tuan Umm al-Walad meninggal, maka ia melakukan Iddah sebanyak sekali Iddah, karena ia keluar dari kepemilikan Tuannya dengan dimerdekakan. 


Catatan Kaki: 

(1) Diriwayatkan Ibn Majah (2516), al-Dar Quthni (4/ 131). Kedudukannya al-Ma’lul (ada ‘Ilatnya), dan diamalkan oleh Jumhur Ulama.

(2) Riwayat terkait larangan menjual para Umm al-Walad, diriwayatkan oleh al-Imam Malik dalam al-Muwattha’, dari Umar radhiyallahu anhu

(3) Diriwayatkan oleh Ibn Majah (2515)

(4) Dihikayatkan oleh Penulis al-Mughni

Masalah-Masalah Seputar Mukatab dalam Perbudakan

Masalah-Masalah Seputar Mukatab dalam Perbudakan


PENGERTIAN

Pengertiannya: Ia adalah budak yang dimerdekakan oleh Tuannya dengan harta yang dibayarkannya secara berangsur dengan jumlah angsuran tertentu.


HUKUM MUKATABAH

Hukum al-Mukatabah: al-Mukatabah hukumnya sunnah, berdasarkan firman Allah SWT, “Dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.” (Surat al-Nur: 33) Dan sabda Rasulullah Saw, “Siapa yang membantu orang yang berhutang atau orang yang berperang atau al-Mukatab dalam proses al-Mukatabah yang dilakukannya, maka Allah SWT akan menaunginya pada hari tidak ada naungan kecuali naungan-Nya.”(1)


HUKUM-HUKUM 

Hukum-Hukumnya: Al-Mukatab itu memiliki sejumlah hokum, yaitu: 

1) Al-Mukatab bebas ketika membayar angsuran terakhir dari semua angsurannya. 

2) Al-Mukatab itu statusnya budak, berlaku atasnya hokum-hukum terkait perbudakan; selama masih ada sisa pembayarannya satu dirham, berdasarkan ucapan sejumlah sahabat dan berdasarkan riwayat Amru bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda, “Al-Mukatab itu budak; selama masih tersisa sedirham untuk al-Mukatabah.”(2)

3) Tuan berkewajiban membantu budaknya yang berstatus al-Mukatab, dengan sejumlah hartanya, seperti seperempat dari nilai al-Mukatabah atau selainnya, sebagai bentuk kontribusinya untuk membebaskannya, berdasarkan firman Allah SWT, “dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.” (Surat al-Nur: 33) Boleh juga memberikannya secara tunai atau mengurangi harga al-Mukatabah. 

4) Jikalau al-Mukatab menyegerakan pembayarannya dengan sekali bayar atau dua kali bayar, maka Tuannya wajib menerimanya, kecuali hal itu memudharatkannya. Ketika itu, ia tidak harus menerimanya. Ini diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu.(3)

5) Jikalau Tuannya meninggal sebelum budaknya menyelesaikan angsuran pembayarannya, maka ia tetap berada dalam status al-Mukatab. Kemudian ia menyelesaikan sisanya kepada para ahli waris Tuannya. Jikalau ia tidak mampu melunasinya, maka ia dikembalikan ke status perbudakan dan menjadi milik para ahli waris. 

6) Tuan tidak boleh melarang al-Mukatab miliknya untuk melakukan perjalanan atau berusaha, hanya saja ia dilarang untuk melakukan pernikahan, berdasarkan sabda Rasulullah Saw, “Budak mana saja yang menikah tanpa izin Tuannya, maka ia berdosa.”(4)

7) Tidak boleh bagi Tuan menggauli budak perempuannya yang berstatus al-Mukatab, sebab proses al-Mukatabah menghalanginya untuk menggunakanya dan memanfaatkannya. Dan hubungan badan itu merupakan salah satu kemanfaatan yang terputus oleh proses al-Mukatabah. Inilah pendapat Jumhur para Imam rahimahumullah. 

8) Jikalau al-Mukatab tidak mampu membayar angsuran tertentu untuk proses al-Mukatabah, padahal masa untuk angsuran berikutnya sudah datang dan ia tidak mampu juga, maka boleh bagi Tuannya untuk menganggapnya tidak mampu dan mengembalikannya ke perbudakan sebagaimana status awalnya, berdasarkan ucapan Ali radhiyallahu anhu, “Al-Mukatab tidak dikembalikan ke status perbudakan, sampai wajib atasnya membayar dua kali angsuran berurutan.”

9) Anak dari budak perempuan yang berstatus al-Mukatabah dimerdekakan bersamanya jikalau ia membayar semua angsurannya. Jikalau ia tidak mampu, maka ia kembali ke status perbudakan, dan anaknya kembali bersama ke status tersebut, baik kehamilan terjadi di masa al-Mukatabah atau terjadi setelahnya. Inilah pendapat Jumhur Ulama. 

10) Jikalau al-Mukatab tidak mampu membayar angsuran al-Mukatabah, sedangkan di tangannya ada uang, maka uang tersebut menjadi milik Tuannya mengikuti status sang budak, kecuali yang dimilikinya itu diberikan dari zakat, maka selayaknya diberikan kepada kaum fakir dan kaum Miskin. Sebab mereka lebih berhak dari Tuan sang budak yang sudah kaya. 


Catatan Kaki: 

(1) Diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad dan al-Hakim dengan sanad yang shahih, disebutkan oleh Ibn Hajar dalam Takhis al-Habir (4/ 216)

(2) Diriwayatkan oleh Abu Daud (1) dalam al-Fitan, dan al-Baihaqi (10/ 324) dengan sanad yang Hasan

(3) Dihikayatkan oleh Penulis al-Mughni

(4) Diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad (3/ 103, 382)

Masalah-Masalah Seputar Tadbir dalam Perbudakan

Masalah-Masalah Seputar Tadbir dalam Perbudakan


PENGERTIAN

Pengertiannya: Maksudnya, mengaitkan pemerdekaan budak dengan kematian pemiliknya. Tuannya berkata kepada budaknya, “Engkau merdeka setelah kematianku.” Jikalau Tuannya tadi meninggal, maka budak berstatus bebas. 


HUKUM

Hukumnya: Hukum al-Tadbir adalah boleh, kecuali jikalau Tuannya tidak memiliki harta selain budak yang berstatus al-Tadbir tersebut, berdasarkan riwayat al-Syaikhain dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki memerdekan budaknya dengan cara al-Tadbir, kemudian ia ada kebutuhan. Rasulullah Saw bersabda,, “Siapa yang membelinya dariku?” Maka, Nuaim bin Abdullah membelinya dengan harga delapan ratus dirham, kemudian memberikannya kepada laki-laki tersebut dan berkata, “Engkau lebih membutuhkannya.”


HIKMAH

Hikmahnya: Hikmah al-Tadbir adalah bentuk kasih sayang kepada seorang Muslim. Bisa jadi seorang Muslim memiliki budak dan ingin memerdekakannya, namun ia juga butuh seseorang yang akan melayaninya dan menemaninya. Maka, ia bisa melakukan al-Tadbir atas budaknya. Dengan begitu, ia mendapatkan pahala memerdekakan budak, dan ia juga tidak kehilangan manfaatnya selama hidupnya. 


HUKUM-HUKUM 

Hukum-Hukumnya: Hukum-hukum terkait al-Tadbir adalah: 

1) Al-Tadbir dilakukan dengan lafadz, “Engkau berstatus al-Tadbir atas diriku” atau “Saya sudah menetapkan al-Tadbir atas dirimu” atau “Jikalau saya meninggal, maka engkau merdeka” dan selainnya. 

2) Al-Mudabbar (Budak yang ditetapkan atasnya al-Tadbir) dimerdekakan setelah kematian Tuannya dengan sepertiga harta. Jikalau dengan jumlah ini bisa memerdekakannya, maka ia dimerdekakan. Jikalau tidak, maka ia dibebaskan sesuai dengan kadarnya. Inilah Mazhab Jumhur sahabat, para Tabiin dan para Imam. Sebab ia adalah kebajikan layaknya wasiat, dan wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. 

3) Jikalau al-Tadbir dikaitkan dengan syarat, hukumnya boleh. Jikalau syarat itu ada, maka ditetapkan atasnya status al-Tadbir. Jikalau tidak, maka tidak ditetapkan, berdasarkan sabda Rasulullah Saw, “Orang-orang beriman terikat dengan syarat-syarat mereka.”(1) 

Jikalau ia mengatakan, “Jikalau saya meninggal karena sakitku ini, maka engkau bebas.” Maka, jikalau ia meninggal, ia bebas. Jikalau tidak, ia tidak bebas. 

4) Boleh menjual al-Mudabbar karena hutang(2) dan kebutuhan. Rasulullah Saw menjual budak milik seorang laki-laki yang sudah ditetapkan atasnya al-Tadbir, karena beliau melihatnya membutuhkan hasil penjualannya,(3) kemudian Aisyah menjual budak perempuannya yang berstatus al-Mudabbarah karena sudah menyihirnya.(4)

5) Jikalau budak perempuan ditetapkan atasnya al-Tadbir, sedangkan ia dalam kondisi hamil, maka anaknya memiliki status yang sama dengannya. Anaknya dimerdekakan bersamanya dengan kematian pemiliknya, berdasarkan ucapan Umar dan Jabir radhiyallahu anhuma, “Anak al-Mudabbir sama dengan posisi ibunya.”(5)

6) Tuan boleh menggauli budak perempuannya yang berstatus al-Mudabbarah, sebab ia masih berstatus sebagai budak. Dan Allah SWT berfirman, “kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki.” (Surat al-Mukminun: 6) Diriwayatkan mengenai bolehnya menggaulinya dari sebagian besar para sahabat radhiyallahu anhum. 

7) Jikalau al-Mudabbar membunuh Tuannya, maka al-Tadbir itu batal dan tidak dimerdekakan, sebagai bentuk muamalah dengan tujuan sebaliknya (tujuannya ingin cepat bebas, maka tidak dibebaskan), agar para al-Mudabbar tidak berharap cepatnya kematian Tuan mereka.


Catatan Kaki: 

(1) Sudah ada sebelumnya dengan lafadz, “Kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka.” Pensanadannya shahih. Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam al-Aqdhiyah (12), al-Turmudzi (1352), dan al-Hakim (2/ 49)

(2) Dalam masalah menjual al-Mudabbar ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang shahih bahwa ia tidak boleh dijual kecuali karena ada kebutuhan, seperti hutang dan selainnya

(3) Shahih al-Bukhari (8) dalam Kitab al-‘Itq, dan Muslim (59) dalam Kitab al-Iman

(4) Diriwayatkan oleh al-Syafii dan al-Hakim

(5) Keduanya disebutkan oleh penulis al-Mughni

Masalah-Masalah Seputar Memerdekakan Budak

 Masalah-Masalah Seputar Memerdekakan Budak


PENGERTIAN

Pengertiannya: Memerdekakan budak dan membebaskannya dari perbudakan. 


HUKUM

Hukumnya: Hukum memerdekakan budak adalah sunnah, berdasarkan firman Allah SWT, “(yaitu) melepaskan budak dari perbudakan.” (Surat al-Balad: 13) Dan sabda Rasulullah Saw, “Siapa yang memerdekakan perbudakan seorang yang beriman, maka Allah SWT akan membebaskan setiap bagian tubuhnya dengan setiap bagian dari budak tersebut pada hari kiamat, sampai Dia membebaskan tangan dengan tangan, kaki dengan kaki, dan kemaluan dengan kemaluan.”(1)


HIKMAH MEMERDEKAKAN BUDAK

Hikmahnya: Hikmah pemerdekaan budak adalah membebaskan anak Adam yang terjaga darahnya dari bahaya perbudakan, agar ia bisa memiliki dirinya sendiri dan mendapatkan kemanfaatan-kemanfaatannya, serta menyempurnakan hokum-hukumnya. Kemudian, ia juga bisa melakukan al-Tasharruf untuk dirinya sendiri dan mendapatkan semua kemanfaatannya, sesuai dengan keinginannya dan pilihannya.


HUKUM-HUKUM TERKAIT MEMERDEKAKAN BUDAK

Hukum-Hukumnya: Hukum-Hukum terkait pemerdekakan budak sebagai berikut:

a) Pemerdekaan budak dilakukan dengan lafadz yang jelas, seperti “Engkau merdeka” atau “Bebas” atau “Saya memerdekakanmu” atau “Saya membebaskanmu”, sebagaimana ia juga bisa dilakukan dengan Kinayah (sindiran) tapi dengan niat untuk memerdekakan, misalnya “saya sudah membuka jalanmu” atau “tidak ada kuasaku atas dirimu.”

b) Pemerdekaan budak sah dilakukan oleh orang yang sah Tasharrufnya terhadap hartanya, yaitu orang yang berakal, baligh, dan rasyid. Tidak sah pemerdekaan budak yang dilakukan oleh Orang Gila, anak kecil, dan al-Safih yang berstatus al-Mahjur alaihi, sebab mereka tidak bisa melakukan melakukan al-Tasharruf terhadap hartanya. 

c) Jikalau budak itu dimiliki oleh dua orang atau lebih, kemudian salah seorang sekutu memerdekakan bagiannya, maka sisanya ditentukan harganya. Jikalau orang tadi dalam kondisi lapang,(2) maka budak itu dimerdekakan sepenuhnya. Jikalau ia dalam kondisi sulit, maka cukup memerdekakan bagiannya saja, berdasarkan sabda Rasulullah Saw, “Siapa yang memerdekakan bagiannya pada seorang budak, kemudian ia memiliki uang yang nilainya mencapai harga budak, maka budak itu ditentukan harganya dengan harga yang adil, kemudian para sekutunya diberikan bagian mereka dan semua bagian budak dibebaskan. Jikalau tidak, ia cukup membebaskan apa yang sudah dibebaskannya.”(3)

d) Siapa yang menghubungkan kemerdekaan seorang budak dengan sebuah syarat, maka ia dibebaskan ketika syarat itu terwujud. Jikalau tidak, maka tidak dibebaskan. Orang yang mengatakan, “Engkau merdeka jikalau istriku melahirkan anak.” Maka, ia dibebaskan ketika istrinya melahirkan. 

e) Siapa yang memiliki budak, kemudian ia membebaskan sebagiannya, maka ia wajib membebaskan sisanya, berdasarkan keumuman sabda Rasulullah Saw, “Siapa yang membebaskan bagiannya pada seorang budak…” (al-Hadits) Dan sabdanya, “Siapa yang memerdekakan bagiannya pada seorang budak dengan hartanya…”(4)

f) Siapa yang memerdekakan budaknya ketika sakit yang mengantarkannya kepada kematian, maka budak tadi dimerdekakan dengan kadar sepertiga, sebab ini mirip dengan wasiat, dan wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. 


Catatan Kaki: 

(1) Diriwayatkan oleh Muslim dalam al-‘Itq (21), al-Turmudzi (1541), dan al-Imam Ahmad (2/ 420, 422)

(2) Ukuran “kemudahan” itu: memiliki kelebihan makanan sehari semalam, serta kebutuhan-kebutuhan pokoknya, seperti sandang dan papan

(3) Sudah ditakhrij di bagian sebelumnya

(4) Diriwayatkan oleh al-Bukhari (3/ 182)

Masalah-Masalah Seputar Perbudakan (al-Riqq) dalam Islam

Masalah-Masalah Seputar Perbudakan (al-Riqq) dalam Islam


PENGERTIAN

Pengertiannya: Makna al-Riqq adalah al-Milk (kepemilikan) dan al-Ubudiyyah (penghambaan/ perbudakan).(1) Sedangkan al-Raqiq adalah budak yang dimiliki. Diambil dari kata al-Riqqah (kelembutan), lawan dari kata al-Ghalidz (kasar). Sebab, seorang budak bersikap lembut kepada Tuannya, bersikap halus dan tidak kasar, sesuai dengan hokum kepemilikan yang berlaku atas dirinya. 


HUKUM PERBUDAKAN DALAM ISLAM

Hukum Perbudakan itu boleh, sesuai dengan firman Allah SWT, “Dan hamba sahayamu.” (Surat al-Nisa: 36) Dan sabda Rasulullah Saw, “Siapa yang menampar budaknya atau memukulnya, maka Kafaratnya adalah memerdekakannya.”(2)


SEJARAH & PERKEMBANGANNYA

Sejarahnya dan Perkembangannya: Perbudakan dikenal oleh manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Ia sudah didapati di tengah masyarakat dunia paling terdahulu, seperti masyarakat Mesir, China, India, Yunani, dan Romawi, disebut dalam kitab-kitab langit seperti Taurat dan Injil. Hajar; Ibu Ismail bin Ibrahim –alaihima wa ala nabiyyina afdhalus shalat was salam- adalah seorang budak perempuan, hadiah dari penguasa Mesir kepada Sarah; istri Ibrahim, kemudian ia menghadiahkannya kepada suaminya Ibrahim alaihissalam. Kemudian beliau menggaulinya dan melahirkan Ismail alaihissalam. 


Perkembangan Perbudakan dilatari oleh Sebab-Sebab Berikut Ini:

1) Perang. Jikalau sekelompok manusia menyerang kelompok lainnya, kemudian berhasil mengalahkannya dengan kekerasan, maka kelompok yang memang memperbudak para wanita dari kelompok yang kalah dan anak-anak mereka. 

2) Kefakiran. Seringkali kefakiran mendorong manusia untuk menjual anak-anak mereka sebagai budak bagi yang lainnya. 

3) Perampasan dan Pembajakan. Dahulu, kelompok besar orang Eropa singgah di Afrika, kemudian mereka merampas orang-orang Afrika dan menjual mereka di pasar Budak Eropa. Sebagaimana para bajak laut Eropa menghadang kapal-kapal yang lewat di lautan, kemudian mereka melakukan kezaliman kepada para penumpangnya. Jikalau para bajak laut itu sudah berhasil menundukkann mereka, maka mereka dijual di pasar budak di Eropa, kemudian para bajak laut itu menikmat nilai jualnya. 

Islam adalah agama Allah SWT yang hak, tidak memperbolehkan dari sebab-sebab di atas, kecuali satu sebab saja, yaitu Perbudakan melalui perang. Dan itu merupakan bentuk kasih sayang kepada manusia. Seringkali, pihak yang menang dengan kemenangan yang mereka dapatkan, membuat mereka melakukan pengrusakan di bawah pengaruh naluri “ingin balas dendam”, sehingga mereka membunuh para wanita dan anak-anak karena tidak mendapatkan para laki-laki. Maka, Islam mengizinkan para pengikutnya untuk memperbudak para wanita dan anak-anak untuk mempertahankan kehidupan mereka, utamanya. Kemudian, persiapan untuk membahagiakan mereka dan membebaskan mereka setelahnya. Sedangkan pasukan perang dari golongan laki-laki, maka Islam memberikan pilihan kepada Imam untuk membebaskan mereka tanpa tebusan, atau menebus mereka dengan harta atau senjata atau para laki-laki lainnya. Allah SWT berfirman, “Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir." (Surat Muhammad: 4)


MUAMALAH ATAU INTERAKSI DENGAN BUDAK DALAM ISLAM

Muamalah Terhadap Budak: Cara Muamalah terhadap budak itu sama di semua umat, tidak ada perbedaan besar di antara mereka. Hanya saja, kita mengecualikannya dari umat Islam. Dahulu di semua umat, budak itu tidak lebih dari alat yang dikendalikan, digunakan untuk segala sesuatu dan dimanfaatkan untuk segala tujuan, ditambah lagi dengan kondisinya yang dibuat lapar, dipukul, dikasih beban yang tidak mampu dipikulnya tanpa sebab, sebagaimana ia juga disetrika dengan api, di potong bagian-bagian tubuhnya karena sebab sepele. Mereka menamakannya dengan alat yang bernyawa, barang yang memiliki kehidupan.

Budak dalam Islam, dimuamalahi dengan Muamalah yang layak sesuai dengan kemuliaan manusia dan kehormatannya. Islam mengharamkan memukulnya, sebagaimana juga mengharamkan untuk menghinanya dan mencacinya, diperintahkan untuk berbuat baik kepadanya. Ini sejumlah Nash yang menyatakan hal itu: 

1) Firman Allah SWT, “Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu.” (Surat al-Nisa: 36)

2) Sabda Rasulullah Saw tentang mereka, “Mereka adalah saudara laki-laki kalian dan paman-paman kalian. Allah SWT menempatkan mereka di tangan kekuasaan kalian. Siapa yang saudaranya berada di bawah kekuasaannya, maka beri makanlah ia dari apa yang ia makan, dan pakaiankanlah ia dari apa yang ia pakai. Janganlah kalian membebani mereka dengan sesuatu yang tidak mampu mereka lakukan. Jikalau kalian membebani mereka, maka bantulah mereka.”(3) 

Dan sabdanya, “Siapa yang menampar budaknya atau memukulnya, maka Kafaratnya adalah memerdekakannya.”(4)

Dan di atas semua ini, Islam menyeru untuk memerdekakan budak dan mendorong umatnya untuk melakukannya. Buktinya sebagai berikut ini:

a) Islam menjadikan pemerdekaan budak sebagai Kafarat untuk kriminalitas pembunuhan yang bersifat al-Khata’, begitu juga dengan sejumlah pelanggaran lainnya, seperti Zihar, melanggar sumpah atas nama Allah SWT, dan melanggar kehormatan bulan Ramadhan dengan tidak berpuasa. 

b) Perintah melakukan al-Mukatabah kepada budak yang memintanya, dan membantunya untuk mewujudkannya dengan sejumlah harta. Allah SWT berfirman, “Dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.” (Surat al-Nur: 33)

c) Menjadikan bagian khusus dari harta zakat untuk membantu pemerdekakan budak. Allah SWT berfirman, “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Surat al-Taubah: 60)

d) Kemerdekaan budak menular ke bagian tubuhnya yang lain jikalau ada bagiannya sudah dimerdekakan. Jikalau seorang Muslim memerdekakan bagian seorang budak, maka ia diperintahkan untuk menentukan harga bagian lainnya, kemudian ia membayar harganya kepada pemiliknya dan budak tersebut bisa dimerdekakan sepenuhnya. Rasulullah Saw bersabda, “Siapa yang memerdekakan bagiannya pada seorang budak, kemudian ia memiliki uang, maka budak tadi ditentukan harganya dengan harga yang adil, kemudian ia memberikan bagian-bagian para sekutunya dan memerdekakan budak tersebut.”(5)

e) Izin untuk menggauli para budak perempuan agar mereka suatu hari nanti bisa menjadi Um al-Walad (Ummahat al-Awlad), sehingga mereka bisa merdeka karenanya. Rasulullah Saw bersabda, “Budak perempuan mana saja yang melahirkan dari Tuannya, maka ia merdeka setelah kematian tuannya.”(6)

f) Menjadikan Kafarat memukul budak, dengan memerdekakannya. Rasulullah Saw bersabda, “Siapa yang memukul budaknya karena pelanggaran yang tidak dilakukannya, atau menamparnya, maka Kafaratnya adalah memerdekakannya.”(7)

g) Seorang budak lansung berstatus merdeka, ketika dimiliki seseorang yang memiliki hubungan kekerabatan dengannya. Rasulullah Saw bersabda, ‘Siapa yang memiliki kerabat Dzu Rahim yang Mahramnya, maka ia merdeka.”(8)


[Peringatan]

Jikalau ada yang mengatakan, “Kenapa Islam tidak mewajibkan umatnya untuk memerdekakan budak, dengan kewajiban mutlak yang tidak mungkin seorang Muslim pun meninggalkannya?”

Kita menjawab, “Ketika Islam datang, para budak sudah ada di tangan khalayak. Tidak layak bagi syariat Allah SWT yang adil dan turun untuk menjaga jiwa manusia, kehormatannya, dan hartanya; mewajibkan manusia untuk mengeluarkan semua itu dari harta mereka. Sebagaimana tidak layak memerdekakan semua budak, sebab para wanita dan anak-anak, bahkan juga dari laki-laki; ada yang belum mampu menanggung hidupnya sendiri karena tidak memiliki kemampuan untuk bekerja dan tidak memiliki pengetahuan tentang cara-cara mendapatkannya. Mempertahankannya statusnya sebagai budak bersama Tuannya yang merupakan seorang Muslim, yang memberinya makan dari apa yang dimakan Tuannya, memberinya pakaian dari apa yang dipakai Tuannya, serta tidak membebaninya dengan pekerjaan yang tidak mampu dikerjakannya, itu jauh lebih baik seribu derajat daripada ia menjauh dari rumah yang memberikan kebaikan kepadanya dan menyayanginya layaknya keluarganya sendiri. 


Catatan Kaki: 

(1) Sebagiannya mengartikan: “Lemah secara hokum, yang dialami sejumlah orang.”

(2) Diriwayatkan oleh Muslim dalam al-Iman (29)

(3) Diriwayatkan oleh Muslim dalam al-Iman (38, 39)

(4) Diriwayatkan oleh Muslim (29) dalam Kitab al-Iman

(5) Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2522), Muslim dalam al-Iman (17), Malik dalam al-Muwattha’ (772, 789). Makna “harga yang adil” adalah tidak memahalkan harganya dan tidak pula merugi, sesuai dengan sabdanya di beberapa riwayat, “Tidak kurang, dan tidak juga zalim.”

(6) Diriwayatkan oleh al-Dar Quthni (4/ 132), al-Thabrani (11/ 209), al-Hakim dengan sanad yang dhaif, diamalkan oleh Jumhur ulama. Mariyah berstatus merdeka setelah ia melahirkan Ibrahim bin Rasulullah Saw. 

(7) Diriwayatkan oleh Muslim dalam al-Iman (30), dan al-Imam Ahmad (2/ 45)

(8) Diriwayatkan oleh al-Turmudzi (1365), Abu Daud (2449), al-Imam Ahmad (5/20), dan Ibn Majah (2524, 2525)

Masalah-Masalah Seputar Ikrar/ al-Iqrar (Pengakuan)

Masalah-Masalah Seputar Ikrar/ al-Iqrar (Pengakuan)


PENGERTIAN 

Pengertiannya: Maksudnya, seseorang mengakui sesuatu yang berada dalam tanggungannya sebagai milik orang lain, seperti dengan mengatakan, “Zaid memiliki uang padaku sebanyak lima puluh ribu dirham” misalnya. Atau “Barang itu milik Fulan.”


SIAPA YANG DITERIMA PENGAKUANNYA? 

Siapa yang Diterima Pengakuannya? Diterima pengakuan orang yang berakal lagi baligh, tidak diterima pengakuan orang yang gila, anak kecil, dan orang yang terpaksa, sebab mereka tidaklah masuk ke dalam ruang lingkup al-Taklif, berdasarkan sabda Rasulullah Saw, “Diangkat ketetapan dari tiga orang.” Hadits ini sudah ada di bagian sebelumnya.(1) Dan berdasarkan sabdanya, “… Dan apa yang mereka terpaksa melakukannya.”(2)


HUKUMNYA

Hukumnya: Hukum al-Iqrar (pengakuan) adalah wajib. Siapa yang mengakui sesuatu sebagai milik orang lain, sedangkan ia adalah seseorang yang berakal, baligh, dan memiliki pilihan (tidak terpaksa), maka hal itu wajib baginya, berdasarkan sabda Rasulullah Saw, “… Jikalau ia mengaku, maka rajamlah.” Rasulullah Saw menjadikan pengakuannya sebagai penyebab wajibnya penegakan al-Hudud atas dirinya. 


HUKUM-HUKUM TERKAIT IKRAR

Sejumlah Hukum Terkait al-Iqrar: Ada sejumlah hokum terkait al-Iqrar ini, di antaranya: 

1) Pengakuan orang yang bangkrut (al-Muflis) atau orang yang berstatus sebagai al-Mahjur alaihi dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan harta. Pengakuan ini tidak lazim, sebab orang yang bangkrut (al-Muflis), tertuduh dengki kepada para pemberi piutang. Jikalau pengakuan pihak al-Mahjur alaihi diterima, maka seakan-akan statusnya sebagai al-Mahjur alaihi sudah tidak berlaku lagi. Hutang tersebut tetap berada dalam tanggungan orang yang bangkrut (al-Muflis) atau orang yang berstatus sebagai al-Mahjur alaihi, sesuai dengan pengakuan keduanya. Kemudian keduanya membayar hutangnya setelah hilangnya penghalang. 

2) Pengakuan Orang yang Sakit Sakaratul Maut: Tidak sah pengakuan untuk ahli waris kecuali dengan bukti, sebab ia dituduh melakukan al-Muhabah (pemberian khusus). Jikalau orang yang sakit sakaratul maut mengatakan, “Saya mengaku bahwa anakku Fulan memiliki sejumlah ini padaku…” Maka tidak diterima, dikhawatirkan ia ingin memberikannya sebagai pemberian khusus (al-Muhabah), yang tidak diberikannya kepada anak-anaknya yang lain. Dalil masalah ini adalah sabda Rasulullah Saw, “Tidak ada wasiat bagi ahli waris.” Ucapan orang yang sakit, “Untuk anakku Fulan sejumlah ini” tanpa menyertakan anak-anaknya yang lainnya mirip dengan wasiat, padahal Rasulullah Saw bersabda, “Tidak ada wasiat bagi ahli waris.” Kecuali para ahli waris lainnya membolehkan. Selama tidak ada bukti yang menegaskan bahwa pengakuannya itu untuk ahli warisnya, maka ketika itu sah pengakuannya. 


Catatan Kaki: 

(1) Pengakuan anak kecil itu sah jikalau ia sudah Mumayyiz dan memiliki izin untuk melakukan al-Tasharruf. Jikalau ia bukanlah seorang yang Mumayyiz atau orang yang berada dalam status al-Mahjur, maka tidak sah pengakuannya.

(2) Sudah ditakhrij di bagian sebelumnya

Masalah-Masalah Seputar Persaksian dalam Islam

Masalah-Masalah Seputar Persaksian dalam Islam


PENGERTIAN

Pengertiannya: Maksudnya, seseorang memberitahukan apa yang dilihatnya dan apa yang didengarnya dengan jujur. 


HUKUM

Hukumnya: Memikul beban persaksian dan melaksanakannya adalah Fardhu Kifayah untuk orang yang sudah ditentukan, berdasarkan firman Allah SWT, “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai.” (Surat al-Baqarah: 282) 

an firman-Nya, “dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya.” (Surat al-Baqarah: 283) 

Dan sabda Rasulullah Saw, “Apakah kalian ingin saya beritahu tentang sebaik-sebaik para saksi… yang datang dengan persaksiannya sebelum diminta.”(1)


SYARAT-SYARAT SAKSI

Syarat-Syarat Saksi: Disyaratkan untuk menjadi saksi; seorang Muslim, berakal, baligh, adil, dan tidak tertuduh. Makna “tidak tertuduh” disini adalah bukan dari kalangan orang-orang yang tidak diterima persaksiannya, seperti persaksian dua pangkal nasab atas yang lainnya, atau salah satu pasangan suami istri atas pasangannya, atau persaksian orang yang akan mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, atau persaksian orang yang ingin menghindari mudharat, atau persaksian seorang musuh atas musuhnya, berdasarkan sabda Rasulullah Saw, “Tidak boleh persaksian laki-laki pengkhianat, perempuan pengkhianat, orang yang memiliki permusuhan atas saudaranya, dan tidak juga persaksian al-Qani’(2) atas keluarganya.”(3)


HUKUM-HUKUM TERKAIT PERSAKSIAN

Hukum-Hukum Terkait Persaksian

1) Tidak boleh bagi seorang saksi untuk bersaksi kecuali dengan sesuatu yang benar-benar diketahuinya dengan yakin, yaitu dengan melihatnya atau mendengarnya, berdasarkan sabda Rasulullah Saw kepada orang yang bertanya kepadanya tentang persaksian, “Apakah engkau melihat matahari?” Ia menjawab, “ya.” Beliau berkata, “Bersaksilah seperti itu, atau diam.”(4)

2) Boleh persaksian atas persaksian saksi lainnya jikalau ia memiliki alasan untuk tidak bisa hadir, seperti sakit atau sedang melakukan perjalanan atau karena sifatnya darurat, yaitu keputusan hakim tergantung dengannya. 

3) Saksi direkomendasikan oleh persaksian dua orang adil yang menegaskan bahwa ia adalah orang yang adil dan disukai; jikalau saksi tersebut tidak dikenal sifat adilnya. Jikalau sifat adilnya sudah dikenal, maka Qadhi tidak butuh Rekomendasi lagi. 

4) Jikalau dua orang memberikan rekomendasi kepada seseorang, kemudian dua orang lainnya melakukan al-Tajrih (tidak merekomendasikan) atas dirinya, maka al-Tajrih didahulukan dari al-Ta’dil (rekomendasi), sebab itulah sikap paling hati-hati. 

5) Saksi yang memberikan kesaksian palsu, harus diberi pelajaran dengan sesuatu yang akan mencegahnya melakukan itu lagi, dan itu menjadi pelajaran juga bagi orang lain yang ingin juga melakukan hal sama. 


JENIS-JENIS PERSAKSIAN

Jenis-Jenis Persaksian

1) Persaksian zina, ditentukan sebanyak empat orang saksi, berdasarkan firman Allah SWT, “hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya).” (Surat al-Nisa: 15) Sehingga tidak cukup jikalau kurang dari empat. 

2) Persaksian semua urusan selain zina, maka cukup satu saksi yang adil. 

3) Persaksikan Harta, cukup dengan persaksian seorang laki-laki dan dua orang perempuan, berdasarkan firman Allah SWT, “Jikalau mereka berdua bukanlah laki-laki, maka seorang laki-laki dan dua orang perempuan.” (Surat al-Baqarah: 282). 

4) Persaksian Hukum, cukup dengan persaksian seorang saksi dan sumpah, berdasarkan ucapan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah menetapkan hokum dengan sumpah dan seorang saksi.(5)

5) Persaksian hamil dan haidh, serta yang tidak bisa dilihat kecuali oleh para wanita, maka cukup dengan dua orang perempuan. 


Catatan Kaki: 

(1) Diriwayatkan oleh Muslim dalam al-Aqdhiyah (19)

(2) Al-Qani’ adalah pelayan atau seseorang yang dinafkahi oleh sebuah keluarga. Karena adanya ikatan cinta kepada mereka dan mengikuti mereka. 

(3) Diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad (1/ 181, 203), (2/ 204)

(4) Terdapat dalam Kasyf al-Khafa’ karangan al-‘Ajluni (2/ 93), begitu juga terdapat dalam Tanzih al-Syariah karangan Ibn Iraq (2/ 94). Diriwayatkan oleh Ibn Adi dengan sanad yang dhaif, dishahihkan oleh al-Hakim dan disalahkan dalam Tashihnya.

(5) Sudah ditakhrij di bagian sebelumnya

Masalah-Masalah Seputar Qadha’ (Peradilan) & Qadhi

Masalah-Masalah Seputar Qadha’ (Peradilan) & Qadhi


PENGERTIAN

Pengertiannya: Maksud al-Qadha adalah penjelasan mengenai hokum-hukum Syariat dan pelaksanaannya. 


HUKUM

Hukumnya: al-Qadha merupakan salah satu Fardhu Kifayah. Imam harus mengangkat di setiap wilayah kekuasaannya, seorang Qadhi (hakim) sebagai wakilnya menjelaskan hokum-hukum Syariat dan mewajibkan rakyat untuk mengikutinya, berdasarkan sabda Rasulullah Saw, “Tidak halal bagi tiga orang di sebuah lahan tanah, kecuali menjadikan amir (pemimpin) salah seorang di antara mereka.”(1)


PENTINGNYA KEDUDUKAN QADHI

Pentingnya Kedudukan Qadhi: Kedudukan Qadhi merupakan salah satu kedudukan paling penting dan paling besar peranannya. Sebab ia adalah wakil dari Allah SWT dan pengganti Rasulullah Saw. Karena itulah, Rasulullah Saw mewanti-wantinya dan mengingatkan kedudukan pentingnya, dengan sabdanya, “Siapa yang dijadikan Qadhi di tengah khalayak, maka ia sudah disembelih tanpa pisau.”(2) 

Dan sabdanya, “Para Qadhi itu ada tiga: Satunya di surge, dan duanya di Neraka. Qadhi yang di surga adalah yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hokum dengannya. Laki-laki yang mengetahui kebenaran, kemudian ia melakukan kezaliman dalam penetapan hokum, maka ia di Neraka. Dan laki-laki yang menetapkan hokum berdasarkan kejahilan, maka ia di Neraka.”(3)

 Dan beliau berkata kepada Abdurrahman, “Wahai Abdurrahman bin Samrah, janganlah engkau meminta kepemimpinan. Jikalau engkau diberikan tanpa meminta, maka engkau akan dibantu menjalankannya. Jikalau engkau mendapatkannya karena diminta, maka ia diserahkan sepenuhnya kepadamu.”(4) 

Dan sabdanya, “Kalian akan tamak terhadap kepemimpinan, dan itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Ia adalah senikmat-nikmatnya penyusuan, dan segetir-getirnya penyapihan.”(5)


KEDUDUKAN QADHI TIDAK DIBERIKAN KEPADA ORANG YANG MEMINTANYA

Tidak Diberikan Kedudukan Qadhi Kepada Orang yang Memintanya: Tidak layak diberikan kedudukan Qadhi kepada seseorang yang memintanya, atau kepada  seseorang yang tamak ingin mendapatkannya, sebab jabatan Qadhi adalah tugas berat dan amanah besar. Tidak ada seorang pun yang memintanya, kecuali ia menggampangkannya, merendahkan haknya, tidak ada jaminan ia tidak akan mengkhianatinya dan menyia-nyiakannya, kemudian ia juga tidak akan mampu dan tidak akan kuasa memikul kerusakan agama, negeri, dan manusia. Karena itulah, Rasulullah Saw bersabda, “Kami, demi Allah, tidak akan memberikan kuasa atas pekerjaan ini kepada seseorang yang memintanya atau seseorang yang tamak ingin mendapatkannya.”(6)

 Dan sabdanya, “Kami tidak akan menggunakan untuk pekerjaan kami, seseorang yang menginginkannya.” 


SYARAT-SYARAT JABATAN QADHI

Syarat-Syarat Jabatan Qadhi: Tidak boleh menduduki jabatan al-Qadhi, kecuali seseorang yang  memenuhi syarat-syarat berikut ini: 

Islam, berakal, baligh, merdeka, ilmu tentang Kitabullah dan Sunnah Rasulullah, pengetahuan apa yang ditetapkannya, adil,(7) mendengar, melihat, dan berbicara.(8) 


ADAB-ADAB QADHI

Adab-Adab Qadhi: Orang yang menduduki jabatan Qadhi harus melazimi adab-adab berikut ini: kuat tidak keras, lembut tidak lemah, agar pelaku kezaliman tidak semena-mena, agar pelaku kebenaran tidak takut kepadanya. Kemudian, ia haruslah seorang yang santun tidak hina, agar orang-orang bodoh yang berkhusumat tidak berani kepadanya. Ia haruslah seseorang yang memiliki wibawa dan cekatan, tidak suka menunda-nunda dan melalaikan. Ia haruslah seorang yang pintar tidak takjub dengan dirinya sendiri dan tidak pula meremehkan yang lainnya. 

Majelisnya haruslah di tengah negeri dan luas, mampu menampung orang-orang yang berkhusumat, tidak sempit oleh para saksi. 

Ia harus bersikap adil di antara dua orang yang berkhusumat, baik dalam hal waktu, pandangan, duduk, dan masuk. Tidak boleh melebihkan antara yang satu dengan yang lainnya dalam semua itu. Kemudian majelisnya haruslah dihadiri oleh para ahli fikih, para ulama yang paham dengan al-Quran dan Sunnah, serta harus mengajak mereka bermusyawarah menghadapi masalah yang susah diselesaikan. 


HAL-HAL YANG HARUS DIHINDARI SEORANG QADHI

Hal-Hal yang Harus Dijauhi Seorang Qadhi: Seorang Qadhi harus menjauhi hal-hal berikut ini dan menghindarinya, yaitu: 

1) Menetapkan hokum dalam kondisi marah, atau suka terbawa perasaan karena sakit atau lapar atau haus atau panas atau dingin atau bosan atau malas, berdasarkan sabda Rasulullah Saw, “Janganlah seorang Hakim menetapkan hokum di antara dua orang dalam kondisi marah.”(9)

2) Menetapkan hokum tanpa kehadiran para saksi

3) Menetapkan hokum berdasarkan hawa nafsu, atau berdasarkan keterangan orang yang tidak diterima persaksiannya, seperti anak, bapak, dan istri. 

4) Menerima suap atas ketetapan hokum yang dibuatnya, berdasarkan sabda Rasulullah Saw, “Allah SWT melaknat orang yang memberi suap dan orang yang diberi suap dalam menetapkan hokum.”(10)

5) Menerima hadiah dari orang yang belum pernah sekali pun memberinya hadiah sebelum menduduki jabatan sebagai Qadhi, berdasarkan sabda Rasulullah Saw, “Siapa yang kami tempatkan untuk suatu pekerjaan, kemudian kami memberinya rezeki (gaji), maka apa yang diambilnnya dari selain itu adalah al-Ghulul (khianat dalam al-Ghanimah).”(11)


KEKUASAAN YANG DIMILIKI SEORANG QADHI

Kekuasaan yang Dimiliki oleh Seorang Qadhi: Kekuasaan Qadhi dan tugasnya adalah sebagai berikut: 

a) Memisahkan di antara dua orang yang berkhusumat dalam segala tuduhan dan masalah, berdasarkan ketentuan-ketentuan hokum yang harus dijalankan, atau dengan mendamaikan kedua belak pihak ketika ada kontradiksi di antara bukti-bukti yang ada atau hujjah yang tidak jelas atau hujjah yang lemah. 

b) Menundukkan para pelaku kezaliman dan para pelaku kebatilan, membantu para Ahli hak dan orang-orang yang terzalimi, kemudian memberikan hak kepada pemiliknya. 

c) Menegakkan al-Hudud, menetapkan hokum terkait al-Dam (darah) dan al-Jirah (luka).

d) Mengawasi masalah-masalah terkait Nikah, Talak, nafkah, dan selainnya

e) Mengawasi harta orang-orang yang tidak Rasyid (berakal), seperti anak-anak Yatim, orang-orang gila, orang-orang yang hilang, dan orang-orang yang ditetapkan kepada mereka al-Hajr.

f) Mengawasi kemaslahatan-kemaslahatan umum di negeri, seperti jalan-jalan dan fasilitas-fasilitas, serta selainnya.

g) Memerintahkan yang ma’ruf dan mewajibkan khalayak untuk melakukannya. Kemudian mencegah kemungkaran, mengubahnya dan menghilangkan efeknya di dalam negeri. 

h) Menjadi Imam shalat Jumat dan shalat Hari raya. 


CARA QADHI MENETAPKAN HUKUM

Dengan Apa Qadhi Menetapkan Hukum? Alat hokum yang menjadi sarana Qadhi untuk memberikan hak kepada para pemiliknya ada empat, yaitu: 

1) Al-Iqrar, yaitu pengakuan al-Mudda’a alaihi atas hak yang ada pada dirinya, berdasarkan sabda Rasulullah Saw, “Jikalau ia mengaku, maka rajamlah ia.”(12)

2) Al-Bayyinah (Bukti), yaitu para saksi, berdasarkan sabda Rasulullah Saw, “Bukti untuk yang menuduh (al-Mudda’i), dan sumpah itu untuk yang mengingkari.”(13)

Dan sabdanya, “Dua orang saksi atas dirimu atau sumpahnya.”(14) 

Jumlah saksi paling minimal adalah dua orang. Jikalau tidak ada, maka satu orang saksi dan sumpah, berdasarkan riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad Saw menetapkan hokum dengan sumpah dan seorang saksi.(15)

3) Al-Yamin (sumpah), berdasarkan sabda Rasulullah Saw, “Bukti untuk yang menuduh (al-Mudda’i), dan sumpah itu untuk yang mengingkari.” Jikalau al-Mudda’i tidak mampu mendatangkan bukti, maka al-Mudda’a alaihi bersumpah sekali sumpah, dan itu sudah membebaskannya dari tuduhan. 

4) Al-Nukul, yaitu al-Mudda’a alaihi tidak mau bersumpah. Maka, Qadhi memberikannya alasan, dengan mengatakan, “Jikalau engkau bersumpah, maka saya akan membebaskanmu. Jikalau engkau tidak bersumpah, maka saya akan menetapkan hokum atas dirimu.” Jikalau ia tetap tidak mau, maka ditetapkan hokum atas dirinya. Hanya saja Malik rahimahullah berpandangan bahwa ketika ia tidak mau bersumpah, maka sumpah itu dikembalikan kepada al-Mudda’i (pihak yang menuduh). Jikalau ia bersumpah, maka Qadhi menetapkan hokum atas dirinya. Hujjahnya, Nabi Saw pernah mengembalikan sumpah kepada al-Mudda’i dalam al-Qassamah. Dan itu merupakan sikap yang lebih hati-hati dalam penetapan hokum dan lebih membebaskan tanggungan. 


TACARA PENETAPAN HUKUM & METODENYA

Tatacara Penetapan Hukum dan Metodenya: Jikalau dua orang yang berkhusumat sudah datang, maka ia mendudukan keduanya(16) di hadapan Qadhi, kemudian mengatakan kepadanya, “Mana di antara kalian berdua yang menuduh (al-Mudda’i)?” Jikalau ia diam, sampai salah satu dari keduanya mulai memaparkan tuduhannya, maka itu tidak masalah. Jikalau pihak al-Mudda’i selesai memaparkan tuduhannya disertai bukti, maka ia mengatakan kepada pihak al-Mudda’a alaihi, “Apa pendapatmu tentang tuduhan ini?” Jikalau ia mengakuinya, maka Qasdhi menetapkan hokum (kemenangan hokum) bagi al-Mudda’i. Jikalau ia mengingkari, maka Qadhi berkata kepada al-Mudda’I, “Buktimu?.” Jikalau ia menghadirkannya, maka hokum ditetapkan atasnya. Jikalau ia meminta penundaan waktu untuk menghadirkannya, maka Qadhi menetapkan waktu yang memungkinkan untuk menghadirkannya. Jikalau ia tidak juga menghadirkan bukti, maka Qadhi mengatakan kepada al-Mudda’a alaihi, “Sumpahmu.” Jikalau ia bersumpah, maka dibebaskan. Jikalau ia tidak mau, maka dijelaskan kepadanya alasannya, bahwa jikalau ia bersumpah, maka kemenangan hokum akan ditetapkan atas dirinya. Jikalau ia menolak, maka ia akan dihukum. Hanya saja, sebaiknya sumpah itu dikembalikan kepada pihak al-Mudda’i. Jikalau ia bersumpah, maka ditetapkan hokum atas dirinya. Ini berdasarkan riwayat Muslim dalam shahihnya, dari Wail bin Hajr radhiyallahu anhu bahwa dua orang laki-laki berkhusumat kepada Nabi Muhammad Saw; satunya al-Hadhrami, dan satunya al-Kindi. Al-Hadhrami mengatakan, “Wahai Rasulullah, laki-laki ini mengalahkanku atas tanah yang aku miliki.” Al-Kindi mengatakan, “Ia tanahku, dan berada di tanganku.” Padahal ia tidak memiliki hak sama sekali. Maka, Nabi Muhammad Saw berkata kepada al-Hadhrami,”Apakah engkau memiliki bukti?” Ia menjawab, ‘Tidak.” Beliau berkata, “Bagimu sumpahnya.” Ia berkata, ‘Wahai Rasulullah, laki-laki pendosa tidak peduli dengan sumpahnya, tidak bersikap wara’ sama sekali.” Beliau menjawab, “Tidak ada yang engkau dapatkan darinya kecuali itu.”


[Beberapa Peringatan]

1) Jikalau Qadhi mengetahui adanya sifat Adil pada saksi, maka ia menetapkan hokum persaksian atasnya.

2) Jikalau yang dituduh adalah seorang perempuan berhijab, kemudian tidak ada faktor yang memaksanya harus berbicara dengan laki-laki dan hadir di pengadilan, maka ia cukup mewakilkan orang yang akan menggantikannya menghadiri dakwaan. 

3) Qadhi jangan menetapkan hokum dengan ilmu, tetapi dengan bukti, agar tidak dipermasalahkan sikap adilnya dan sikap objektifnya, berdasarkan ucapan Abu Bakar al-Shiddiq radhiyallahu anhu, “Jikalau saya melihat seseorang melanggar salah satu aturan Allah SWT, maka saya tidak akan menghukumnya dan tidak akan memanggil seorang pun agar ada orang bersamaku.”(17)

4) Jikalau yang dituduh adalah orang yang mukim (tidak dalam perjalanan atau hilang), maka ia wajib hadir. Tidak boleh ditetapkan hokum jikalau ia tidak ada di majelis peradilan, kecuali ia menunjuk wakil. Jikalau ia ghaib (sedang dalam perjalanan misalnya), maka dipanggil dan diminta kehadirannya, atau diwakilkan kepada orang yang akan menggantikannya. 

5) Diterima surat seorang Qadhi kepada Qadhi lainnya untuk masalah yang tidak terkait dengan al-Hudud, yaitu jikalau ia mempersaksikan dua orang saksi. 

6) Tidak diterima tuduhan yang tidak bisa dipastikan oleh al-Mudda’i, seperti dengan mengatakan, “Ada hak saya pada si Fulan.” Atau mengatakan, “Saya kira ada hak saya padanya seperti ini..” tetapi, sampai ia menamakan dan memastikan sesuatu yang diklaimnya sebagai haknya atas al-Mudda’a alaihi. 

7) Hukum ditetapkan oleh Qadhi, zhahirnya tidak menghalalkan yang haram dalam keputusan tersebut, serta tidak pula mengharamkan yang halal, berdasarkan sabda Rasulullah Saw, “Saya hanyalah manusia. Kalian berkhusumat kepadaku. Barangkali sebagian kalian melakukan kesalahan dalam berhujjah atas sebagian lainnya, sehingga saya menetapkan hokum sesuai dengan apa yang saya dengar. Siapa yang saya tetapkan hak saudaranya atas dirinya, maka janganlah ia mengambilnya. Sebab, saya memutuskan baginya potongan Neraka.”(18)

8) Jikalau dua bukti saling kontradiksi, tidak didapati penguat untuk salah satu dari keduanya, maka pihak al-Mudda’i bersumpah. Begitulah yang ditetapkan oleh Rasulullah Saw.(19)


Catatan Kaki: 

(1) Diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad (1/ 181, 203), dan Abu Daud (3589)

(2) Diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad (2/ 212), dan Ibn Majah (2331)

(3) Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam al-Kharraj (10), al-Hakim (1/ 23). Dalam sanafnya ada al-Dha’f. Hanya saja ada riwayat lainnya dalam Shahih Muslim (al-Imarah: 30), “Siapa yang kami tempatkan di antara kalian untuk suatu amalan, kemudian ia menutupi dari kami sebuah jahitan atau lebih, maka itu akan menjadi al-Ghulul (pengkhiatan terkait al-Ghanimah) pada Hari Kiamat.”

(4) Diriwayatkan oleh al-Bukhari (8/ 159), Muslim dalam al-Imarah (13), Abu Daud (2929), al-Turmudzi (1529), dan al-Imam Ahmad (5/ 62)

(5) Diriwayatkan oleh al-Bukhari (9/ 79)

(6) Diriwayatkan oleh al-Bukhari (7) dalam Kitab al-Ahkam, dan Muslim (14) dalam Kitab al-Imarah

(7) Tidak fasik dengan melakukan suatu dosa

(8) Syarat “Melihat” bukanlah sesuatu yang wajib, sebab tidak ada hubungannya dengan tugas Qadhi

(9) Diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad (2/ 177). Ada banyak jalur riwayat lainnya yang menyebabkannya menjadi shahih

(10) Musnad al-Imam Ahmad (2/ 387, 388)

(11) Diriwayatkan oleh Abu Daud (3573), dan Ibn Majah (2315)

(12) Diriwayatkan oleh al-Bukhari (3/ 134), Muslim dalam al-Hudud (255), al-Nasai dalam Adab al-Qudhah (21), dan Ibn Majah (2549)

(13) Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (8/ 123) dengan pensanadan yang shahih

(14) Diriwayatkan Muslim dalam al-Ayman (61)

(15) Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahihnya

(16) Diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa Abdullah bin al-Zubair berkata, “Rasulullah Saw menetapkan hokum bahwa dua orang yang berkhusumat didudukkan di depan Hakim.”

(17) Diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Di antara mereka ada yang mengatakan bolehnya menetapkan hokum berdasarkan pengetahuan hakim. Di antara mereka mereka ada yang melarangnya. Dan pendapat yang paling dekat dengan kebenaran –wallahu a’lam- bahwa Hakim tidak menetapkan hokum dengan pengetahuannya kecuali yang diketahuinya itu bersifat pasti dan yakin, serta tidak khawatir ia akan dituduh menetapkan hokum sesuai dengan hawa nafsunya dan tanpa bukti

(18) Diriwayatkan oleh al-Bukhari (7169), Abu Daud (3583), dan Malik dalam al-Muwattha’ (719)

(19) Diriwayatkan oleh Abu Daud, al-Baihaqi, dan al-Hakim bahwa dua orang laki-laki saling mengklaim seekor unta di zaman Rasulullah Saw. Kemudian masing-masingnya mengutus dua orang  saksi. Nabi Muhammad Saw membagian di antara keduanya setengah setengah.

Masalah-Masalah Seputar Ta’zir

 Masalah-Masalah Seputar Ta’zir


PENGERTIAN 

Pengertiannya: Maksudnya, pendidikan dengan cambukan atau celaan atau boikot atau pengasingan. 


HUKUM

Hukumnya: al-Ta’zir wajib ditetapkan jikalau Syariat tidak menetapkan al-Hudud atasnya, dan tidak ada juga ketentuan kafaratnya. Misalnya, pencurian yang tidak mencapai Nishab untuk pemotongan tangan, atau menyentuh perempuan yang bukan Mahram atau menciumnya, atau mencela Muslim lainnya bukan dengan lafadz al-Qazf, atau memukulnya tanpa melukai atau mematahkan salah satu anggota tubuh. 


HUKUM-HUKUM

Hukum-Hukumnya: Hukum-hukum yang terkait dengan al-Ta’zir adalah sebagai berikut: 

1) Jikalau pukulan, maka jangan sampai lebih dari sepuluh pukulan dengan tongkat, berdasarkan sabda Rasulullah Saw, “Tidak dicambuk seseorang di atas sepuluh kali cambukan, kecuali untuk salah satu al-Hudud dari Allah SWT.”(1)


2) Penguasa ber-Ijtihad untuk menetapkan al-Ta’zir, kemudian menetapkan hukuman yang sesuai untuk setiap kondisi. Jikalau hukuman “celaan” cukup untuk membuat jerah orang yang melakukan pelanggaran atau mendidiknya, maka cukup dengan mencelanya. Jikalau menahannya sehari semalam cukup sebagai hukuman, maka cukup dengan itu dan tidak menahannya lebih dari itu. Jikalau denda yang nilainya menengah bisa mencegahnya, maka dicukupkan dengan itu dan tidak memaksanya dengan benda yang memberatkan. Begitulah seterusnya. Sebab, tujuan dari al-Ta’zir adalah untuk mendidik dan memberikan pengajaran, bukan menyiksa dan balas dendam. Rasulullah Saw mendidik Abu Dzar dengan mengatakan kepadanya, “Engkau adalah sosok yang masih menyimpan Jahiliyyah.”(2) 

Dan sabdanya, “Katakanlah kepada orang yang menjual dan membeli di Masjid, ‘semoga Allah SWT tidak memberikan keuntungan dalam perdaganganmu.”(3)

Dan sabdanya untuk orang yang mencari barang hilang di Masjid, “Semoga Allah SWT tidak mengembalikannya kepadamu. Masjid-Masjid tidak dibangun untuk ini.”(4) 

Sebagaimana beliau memerintahkan untuk memboikot tiga orang yang tidak ikut berjihad tanpa udzur, dan mencukupkan itu sebagai hukuman mereka.(5) Sebagaimana beliau juga memerintahkan para laki-laki yang keperempuan-perempuanan untuk menjauh dari Madinah, kemudian beliau juga menahan seorang laki-laki selama sehari semalam karena tuduhan yang dilontarkannya, kemudian beliau juga melipatgandakan denda kepada orang yang mengambil kurma, yang masih ada di pohonnya karena bertujuan untuk menjadikannya sebagai simpanan(6)… dan berbagai jenis al-Ta’zir lainnya yang tsabit dari Rasulullah Saw. Tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan bagi seorang Muslim dan pengajaran. 


Catatan Kaki: 

(1) Diriwayatkan oleh Muslim dalam al-Hudud (9), Abu Daud dalam al-Hudud (39), al-Turmudzi (1463), dan Ibn Majah (2601)

(2) Diriwayatkan oleh Muslim dalam al-Iman (38, 39), dan al-Turmudzi (2871)

(3) Dipaparkan oleh al-Haitsami dalam Majma’ al-Zawaid (2/ 52)

(4) Terdapat dalam Kanz al-Ummal (20821)

(5) Lihatlah Shahih Muslim (9) dalam Kitab al-Taubah

(6) Diriwayatkan oleh al-Turmudzi dan hasankannya, kemudian juga al-Hakim dan dishahihkannya

Orang-Orang yang Dibunuh Karena Hudud?

Penjelasan Tentang Orang yang Dibunuh karena al-Hudud?


MURTAD

Pengertiannya: 

Maksudnya, orang yang meninggalkan Islam dan beralih ke agama lainnya, seperti Nashrani atau Yahudi misalnya, atau kepercayaan Non Agama, seperti Atheis dan Komunis. Dan ia melakukannya dalam kondisi sadar dan memiliki pilihan (tidak terpaksa melakukannya)


Hukumnya: 

Hukum orang yang Murtad adalah diajak kembali ke Islam selama tiga hari dan ditegaskan kepadanya. Jikalau ia kembali ke Islam, maka selesai sudah. Jikalau tidak, maka dibunuh dengan pedang sebagai al-Hudud, berdasarkan sabda Rasulullah Saw, “Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah ia.”(1) 

Dan sabdanya, “Tidak halal darah seorang Muslim kecuali dengan salah satu dari tiga hal; duda/ janda yang berzina, jiwa dengan jiwa, orang yang meninggalkan agamanya dan berpisah dengan jamaah.”(2)


Hukumnya Setelah Dibunuh: 

Jikalau orang yang Murtad sudah dibunuh, maka mayatnya tidak dimandikan dan tidak dikafankan di pekuburan kaum Muslimin, serta juga tidak juga diwarisi. Harta yang ditinggalkannya menjad Fa’i bagi kaum Muslimin dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum, berdasarkan firman Allah SWT, “Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik.” (Surat al-Taubah: 84) Dan berdasarkan sabda Rasulullah Saw, “Orang kafir tidak mewarisi Muslim, dan Muslim tidak mewarisi orang kafir.”(3) Kaum Muslimin sudah ber-Ijma terkait hokum-hukum Murtad yang kita sebutkan ini. 


Kata-Kata dan Keyakinan yang Menyebabkan Kekufuran: 

Semua orang yang mencela Allah SWT atau mencela salah seorang Rasul-Nya atau salah satu Malaikat-Nya, maka ia sudah kafir. 

Semua orang yang mengingkari Rububiyyah-Nya atau Uluhiyyah-Nya atau  risalah salah seorang Rasul-Nya atau mengklaim ada Nabi yang datang setelah penutup para Nabi; Muhammad Saw, maka ia sudah kafir. 

Semua orang yang mengingkari salah satu kewajiban dalam Syariat yang sudah menjadi Ijma’ para ulama, seperti shalat atau puasa atau haji atau berbuat baik kepada kedua orangtua atau jihad misalnya, maka ia sudah kafir.

Semua orang yang menganggap Mubah sesuatu yang diharamkan oleh Ijma’ dan sudah di diketahui hukumnya oleh semua orang dalam Syariat, seperti zina atau minum al-Khamr atau mencuri atau membunuh atau sihir misalnya, maka ia sudah kafir. 

Siapa yang mengingkari salah satu surat dalam Kitabullah atau salah satu ayatnya atau satu huruf saja, maka ia sudah kafir. 

Semua orang yang mengingkari salah satu sifat Allah SWT, seperti sifatnya yang Maha Hidup, Maha Mengetahui, Maha Mendengar, Maha Melihat, dan Maha Penyayang, maka ia sudah kafir. 

Semua orang yang memperlihatkan dirinya meremehkan agama, baik ibadah-ibadah wajib maupun ibadah-ibadah sunnah, atau mencelanya atau menghinanya atau melemparkan Mushaf di kotoran atau menginjaknya dengan kakinya untuk merendahkannya dan menghinakannya, maka ia sudah kafir. 

Semua yang berkeyakinan bahwa tidak ada hari Pembangkitan, tidak ada azab dan tidak ada kenikmatan di Hari Kiamat, atau berpandangan bahwa Azab dan Kenikmatan itu hanya abstrak, maka ia sudah kafir. 

Semua yang mengatakan bahwa para wali lebih mulia dari para Nabi, atau mengatakan bahwa ibadah itu gugur dari sejumlah wali, maka ia sudah kafir. 

Dalil semua ini adalah Ijma umum kaum Muslimin setelah firman Allah SWT, “Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?" Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman." (Surat al-Taubah: 65-66) Ayat ini menunjukkan bahwa semua orang yang menampakkan penghinaannya kepada Allah SWT, sifat-Nya, atau Syariat-Nya, atau Rasul-Nya, maka ia sudah kafir. 


Hukum Orang yang Kafir Karena Sebab yang Disebutkan di Atas: 

Hukum orang yang kafir karena sebab yang disebutkan tadi, maka ia diminta untuk bertaubat selama tiga hari. Jikalau ia bertaubat dari ucapannya atau keyakinannya, maka selesai sudah. Jikalau tidak, maka ia dibunuh sebagai al-Hudud. Hukumnya setelah meninggal adalah hokum orang yang Murtad. 

Ulama mengecualikan untuk orang yang mencela Allah SWT dan Rasul-Nya,(4) ia dibunuh ketika itu juga dan tidak diterima taubatnya. Sebagian ulama berpandangan bahwa ia diminta bertaubat, dan taubatnya diterima, kemudian ia bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah SWT, dan Muhammad Saw adalah hamba-Nya dan Rasul-ya. Kemudian ia memohon ampunan Allah SWT dan bertaubat. 

[Peringatan] Orang yang mengucapkan kata-kata kekufuran karena terpaksa di bawah cambukan atau ancaman, sedangkan hatinya tenang dengan keimanan, maka tidak ada konsekwensi apapun atas dirinya, berdasarkan firman Allah SWT, “kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran.” (Surat al-Nahl: 106)


ZINDIQ

Pengertiannya: 

Ia adalah orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran, seperti orang yang mendustai adanya Hari Pembangkitan atau mengingkari Nabi Muhammad Saw atau tidak beriman bahwa al-Quran adalah Kalamullah, namun ia tidak mampu menyampaikannya secara jelas atau secara terang-terangan karena rasa takutnya atau kelemahannya. 


Hukumnya: 

Hukum orang yang Zindik, ketika ia didapati dan diketahui kondisi kezindikannya, maka ia dibunuh sebagai al-Hudud. Ada juga pendapat lainnya yang mengatakan bahwa ia diminta untuk bertaubat, dan itu lebih baik dan lebih utama. Jikalau ia bertaubat, maka selesai sudah. Jikalau tidak, maka ia dibunuh. Hukumnya setelah kematian adalah hokum orang yang Murtad di semua hukumnya, yaitu tidak dimandikan dan tidak dishalatkan. 


PENYIHIR

Pengertiannya: 

Ia adalah orang yang menggunakan sihir dan mengamalkannya. 


Hukumnya: 

Hukum Penyihir, dilihat amalannya. Jikalau perbuatannya atau ucapannya menyebabkan kekufuran, maka ia dibunuh, sesuai dengan sabda Rasulullah Saw, “Al-Hudud untuk penyihir adalah memancungnya dengan pedang.”(5) 

Jikalau yang dilakukannya dan diucapkannya tidak menyebabkan kekufuran, maka ia ditetapkan atasnya al-Ta’zir dan diminta untuk bertaubat. Jikalau ia bertaubat, maka selesai sudah. Jikalau tidak, maka ia dibunuh. Sebab, ia tidak bisa membebaskan dirinya dari perbuatan atau ucapan yang menyebabkan kekufuran. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, “sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir." (Surat al-Baqarah: 102) Dan firman-Nya, " Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat." (Surat al-Baqarah: 102)


ORANG YANG MENINGGALKAN SHALAT

Pengertiannya: 

Maksudnya, seorang Muslim yang meninggalkan shalat lima waktu karena lalai atau mengingkarinya. 


Hukumnya: 

Hukum orang yang meninggalkan shalat adalah, ia diperintahkan mengerjakannya, kemudian perintah itu diulang beberapa kali kepadanya, dan ditunda sampai waktu darurat dengan kadar waktu yang cukup untuk mengerjakan satu rakaat shalat. Jikalau ia mengerjakan shalat, maka selesai sudah. Jikalau tidak, maka ia dibunuh sebagai penegakan al-Hudud, berdasarkan firman Allah SWT, “Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama.” (Surat al-Taubah: 11) 

Dan sabda Rasulullah Saw, “Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah, kemudian mendirikan shalat, menunaikan zakat. Jikalau mereka mengerjakannya, maka terjagalah dariku darah mereka dan harta mereka kecuali dengan hak Islam.”(6)


[Beberapa Peringatan]

Memberikan waktu bagi orang yang meninggalkan shalat sampai tersisa waktu yang cukup untuk mengerjakan satu rakaat. Jikalau ia masih tidak mau mengerjakan shalat, maka dibunuh sebagai bentuk penegakan al-Hudud. Ini adalah Mazhab Malik. Sedangkan menundanya sampai tiga hari adalah Mazhab Ahmad rahimahullah.

Siapa yang Murtad karena mengingakari ajaran agama yang sudah diketahui semua orang, maka tidak diterima taubatnya kecuali dengan mengakui apa yang diingkarinya, kemudian ditambah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dan memohon ampunan atas dosanya. 

Maksud kata-kata “al-Hudud” dalam tulisan kami ketika membahas tentang orang yang Murtad, Zindik dan penyihir, yaitu kata-kata “Dibunuh sebagai al-Hudud” adalah hukuman yang sesuai dengan ketentuan Syariat, seperti sabda Rasulullah Saw, “al-Hudud atas penyihir adalah memancungkan dengan pedang.” Artinya, ia dibunuh berdasarkan ketentuan Syariat, sesuai dengan kriminalitas (al-Jinayah) yang sudah dilakukannya, yaitu Murtad atau Zindik atau sihir. Semuanya adalah kekufuran. Siapa yang meninggal dalam kondisi kafir, sebagaimana kami jelaskan tadi, maka ia tidak diwarisi, tidak dishalatkan, dan tidak dikuburkan di pekuburan kaum Muslimin. 


Catatan Kaki: 

(1) Diriwayatkan oleh al-Bukhari (4/ 75)

(2) Diriwayatkan oleh al-Nasai (7/ 92), Ibn Majah (533), dan Abu Daud (4502)

(3) Diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad (5/ 202), al-Hakim (4/ 345), dan al-Dar Quthni (4/ 69)

(4) Ahli Fikih Mazhab Maliki berpandangan bahwa orang yang mencela Nabi Muhammad Saw, maka dibunuh dan tidak diminta untuk bertaubat. Dalil mereka adalah riwayat Abu Daud dan al-Nasai bahwa seorang laki-laki buta memiliki seorang budak perempuan yang mencela Rasulullah Saw, kemudian ia membunuhnya. Hal itu diberitahukan kpada Rasulullah Saw, dan beliau menjadi darahnya bebas. 

(5) Diriwayatkan oleh al-Turmudzi (1460), al-Dar Quthni (3/ 114) secara Marfu dan Mauquf. Untuk yang Mauquf, kedudukannya shahih.. Dan untuk yang Marfu’, kedudukannya Dhaif. Kemudian mengamalkannya adalah pendapat Malik, al-Syafii, Ahmad, dan banyak lagi sebelum mereka sebelum mereka dari kalangan para sahabat dan para Tabiin rahimahumullah dan radhiyallahu anhum.

(6) Diriwayatkan oleh al-Bukhari (1/ 13), Muslim dalam al-Iman (34, 36), al-Nasai (5/ 14), al-Turmudzi (2606, 2608)